Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Misbahudin Dorong Peningkatan Sarpras Pendidikan 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin mendorong adanya peningkatan fasilitas sarana prasarana (sarpras) pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD).

Terpenuhinya sarpras pendidikan yang memadai dinilai turut memberikan dampak positif menciptakan pendidikan yang berkualitas.

“Saya pikir kalau mengenai pendidikan, bagaimana memastikan pendidikan di Kota Bekasi ini bukan cuma baik, tapi harus menciptakan pendidikan yang berkualitas,” ujar Misbah, kepada Radar Bekasi, Senin (26/5).

Lanjut Misbah, anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan secara keseluruhan cukup besar. Namun ketika dilihat secara rinci, anggaran tersebut lebih besar diperuntukan untuk belanja pegawai.

Sedangkan untuk infrastruktur, pemenuhan kekurangan meubelair SD masih minim. Oleh karena itu kata Misbah, Pemerintah Kota Bekasi harus konsen ke pemenuhan sarpras pendidikan.

“Saya pikir Pemerintah Kota Bekasi perlu konsentrasi bagaimana sekolah-sekolah harus mempunyai peralatan-peralatan (meubelair) yang nyaman, mulai dari kursi, meja, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, masih banyak sekolah yang memakai kursi kayu. Misbah berharap tidak ada lagi sarpras tak layak di Kota Bekasi.

“Kenyaman dalam proses belajar mengajar itu harus dimulai dari fasilitas sarana prasarana dulu. Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik dan serius, kalau kursi dan meja rusak. Makanya perlu ada peningkatan disitu, agar proses belajar lebih berkualitas,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi ini juga menyoroti kekosongan jabatan di mitra kerja Komisi IV. Kekosongan jabatan kepala dinas terjadi di Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah mengisi kekosongan tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Kota Bekasi harus menyegerakan mengisi kekosongan ini, dan harus dipastikan orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya,” ujarnya.

“Kalau perlu orang-orang yang sudah ada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Dinas Tenaga Kerja, yang diangkat untuk mengisi kekosongan, artinya jangan mengambil dari dinas lain, karena nanti akan belajar lagi (adaptasi lagi),” ungkapnya. (adv/pra)