Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Anggap Pungli PKL Sekitar SGC Sudah Biasa, Saatnya Penataan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menganggap praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Sentra Grosir Cikarang (SGC) sebagai sesuatu yang sudah biasa. Hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.

Di tengah kondisi semrawut PKL yang mengganggu lalu lintas dan maraknya praktik premanisme, masyarakat menunggu tindakan nyata. Bukan sekadar rapat tanpa hasil.

“Kalau saya melihatnya pungli sudah biasa. Mungkin saat ini yang biasa ngutip lagi pada sembunyi. Kalau saat ini mungkin memang lagi tidak ada dahulu,” ucap Politisi PKS ini, Senin (26/5).

BACA JUGA: Ketum Ormas Trinusa dan Empat Anak Buahnya Tersangka Pungli Pedagang Pasar Cikarang, Raup Rp5,2 Miliar

Pada Jumat (16/5) lalu Ketua Umum Ormas Trinusa, Rahmat Gunasin alias Boksu (47) dan empat anak buahnya ditangkap Polda Metro Jaya dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Mereka diduga melakukan pungutan liar terhadap para PKL di sekitar SGC.

Menurut Saeful, momentum pemberantasan premanisme ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan serius.

“Saat ini momentumnya pas pemerintah daerah turun untuk melakukan penertiban dan penataan. Karena kalau informasi yang saya terima tidak hanya satu ormas, tapi ada juga yang lain,” katanya.

Menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Kabupaten Bekasi berencana menggelar rapat lintas komisi, yaitu Komisi I, II, dan III, guna membahas permasalahan PKL dan kondisi pasar di Cikarang secara komprehensif.

BACA JUGA: Tiga Tahun Beraksi, Dua Pelaku Pungli Sopir Truk di Cikarang Ditangkap

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, menegaskan bahwa penataan PKL di SGC membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Penataan PKL depan SGC itu butuh kolaborasi. Kami sudah melakukan rapat dengan pemda (Dishub, Satpol PP, Dinas Perdagangan) dan pengelolaan SGC. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan,” kata Mustofa.

Mustofa menekankan bahwa penanganan persoalan PKL tidak semata-mata soal penegakan ketertiban atau pengamanan arus lalu lintas. Lebih dari itu, ia melihat perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga.

“Ada beberapa pihak yang harus terlibat. Kan kalau berjualan di jalan tidak boleh juga. Namun di sisi lain orang butuh pencairan untuk kehidupan. Oleh sebab itu perlu ada solusi yang dilakukan pembahasan secara bersama,” ucap Mustofa.

BACA JUGA: Sejak 2023 Tarik Rp10 Ribu per Mobil, Pelaku Pungli di Cibitung Diciduk Polisi

Terkait adanya kasus yang melibatkan Ketua Ormas Trinusa, Mustofa mengatakan hal itu menjadi kewenangan Polda Metro Jaya dan pihaknya hanya berkoordinasi.

“Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk melakukan pemberantasan unsur premanisme. Oleh sebab itu kami imbau siapa saja warga yang usaha atau bisnisnya terganggu dengan ulah premanisme silakan saja melapor kepada kami,” ucapnya.

Sementara itu, dKepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Edi Mulyadi, mengakui upaya penertiban PKL sudah dilakukan, namun pedagang kerap kembali ke lokasi lama dengan alasan sulit mencari pelanggan di tempat relokasi.

“Upaya sudah kami lakukan untuk penertiban. Memang ketika sudah diberikan lokasi para pedagang terkadang balik lagi dengan alasan lokasi yang sudah disediakan sulit cari pelanggan dan kurang memadai,” jelasnya.

Meski begitu, Edi berjanji akan melaporkan kondisi ini kepada pimpinan. Ia juga menyebut adanya rencana revitalisasi pasar Cikarang, meskipun sebelumnya proyek tersebut gagal lelang.

”Kami akan melaporkan terlebih dahulu. Namun ada rencana kami juga untuk melakukan revitalisasi untuk Pasar Cikarang yang sebelumnya sudah dilakukan terjadi gagal lelang. Ke depan mau seperti apa revitalisasi tentunya kami menunggu kebijakan dari pimpinan,” jelasnya.(and)