100 Hari Terlalu Singkat jadi Acuan, Rochadi Minta Publik Bersabar Lihat Kinerja Bupati – Wakil Bupati Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi, meminta semua pihak memberikan waktu kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja untuk menunjukkan kinerja mereka selama lima tahun ke depan.

Menurut Rochadi, waktu 100 hari kerja terlalu singkat untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja kepala daerah, apalagi dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi Kabupaten Bekasi.

Ia menilai, yang terpenting saat ini adalah sudah terlihat adanya progres dalam penyelesaian berbagai persoalan, salah satunya terkait penertiban bangunan liar (bangli), yang membutuhkan keberanian.

“Soal ada plus dan minus kita ampuni saja dulu untuk memberikan kesempatan Pak Bupati dan Pak Wakil mempersiapkan lima tahun ke depan. Terlalu singkat kalau 100 hari itu menjadi acuan, karena begitu kompleksnya masalah di Kabupaten Bekasi,” ujar Nakhoda DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi ini, kepada Radar Bekasi, Rabu (4/6).

Pria yang akrab disapa Adi ini menilai, langkah Bupati dalam melakukan penertiban bangli merupakan langkah positif dan menjadi terobosan yang belum pernah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Ia mendorong agar lahan bekas bangunan liar segera ditata, misalnya dengan membangun taman, membuat turap, atau penataan lainnya, agar tidak kembali dipenuhi bangunan liar.

“Jangan hanya dibongkar lalu kemudian didiamkan. Harus ditata, the best kalau benar dijalankan. Pembongkaran Bangli, itu terobosan yang luar biasa. Karena siapa yang bisa sebelum-sebelumnya, itu perlu keberanian yang luar biasa. Bikin grand design yang baik, kalau perlu Pak Bupati undang ahli, undang konseptor, soal penataan kota,” ucapnya.

Perihal belum adanya keselarasan antara bupati dan para punggawanya di Pemkab Bekasi, Adi menilai karena mereka masih sama-sama mengamati dan mempelajari keinginannya masing-masing.

“Seperti yang saya bilang kemarin, ini soal grand design, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, arahannya seperti apa. Tapi setelah ini sudah rapi, saya yakin semua OPD akan selaras,” katanya.

Adi juga menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati menjaga hubungan baik dengan DPRD.

“Keselarasan antara eksekutif dan legislatif sangat penting, karena semua pintu fungsi budgeting, pengawasan, dan legislasi, itu ada di legislatif,” ungkapnya. (adv/pra)