Tuntutan Lengkap Siswa MAN 2 Kota Bekasi kepada Pihak Sekolah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Situasi di lapangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bekasi berubah ketika kepala sekolah menyampaikan amanat dalam upacara bendera pada Senin (17/2) pagi.

Ratusan siswa tiba-tiba aksi menyampaikan keresahannnya menuntut transparansi penggunaan dana sumbangan pendidikan serta perbaikan infrastruktur sekolah yang dinilai rusak dan mendesak pergantian kepala sekolah.

Para siswa menyampaikan kritik mereka baik secara lisan maupun tulisan. Mereka membawa kertas bertuliskan berbagai tuntutan dan membentangkan spanduk di lapangan sekolah sebagai bentuk protes.

Transparansi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Rp250 per bulan jadi poin penting yang disampaikan oleh siswa. Kondisi ini disebut tidak berbanding lurus dengan kondisi ruang kelas dan beberapa bagian bangunan sekolah lain yang dinilai tidak layak.

Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), MAN 2 Kota Bekasi memiliki 26 rombongan belajar (rombel) dengan total 886 siswa. Dengan demikian, dana SPP yang terkumpul setiap bulan mencapai lebih dari Rp200 juta. Selain itu, siswa juga dikenakan biaya daftar ulang sebesar Rp1,4 juta setiap tahun.

Seorang siswa berinisial E menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan menuntut kejelasan terkait penggunaan dana SPP yang mereka bayarkan setiap bulan. Ia juga mengungkapkan kondisi fasilitas sekolah yang tidak memadai, seperti atap kelas bocor, dinding mengelupas, serta daun pintu yang rusak.

“Kami menuntut keadilan berupa transparansi dana dan kegiatan sejak kepala sekolah masuk, yaitu Maret 2023,” katanya, Senin (17/2).

Menurutnya, kepala sekolah sempat menjanjikan berbagai fasilitas seperti AC, fingerprint, dan CCTV. Namun, siswa menilai fasilitas tersebut tidak memberikan dampak signifikan.

Misalnya, data absensi fingerprint tidak pernah diteruskan kepada orangtua siswa, sehingga dianggap mubazir.

Selain itu, siswa juga mengeluhkan kurangnya dukungan sekolah terhadap organisasi kesiswaan dan kegiatan tahunan.

“Sekolah selalu menuntut siswa berprestasi dengan mengikuti berbagai kegiatan. Sementara kami mengajukan proposal kegiatan, pihak sekolah tidak pernah memfasilitasi, bahkan menyetujui pun tidak ada,” paparnya.

Keresahan juga dirasakan oleh OSIS, MPK, hingga ekstrakulikuler. Siswa kelas 12 yang sebentar lagi lulus pun kata E, harus membayar Rp600 ribu jika ingin diadakan kegiatan wisuda.

Biaya tersebut belum termasuk ibu atau ayah siswa yang akan hadir, mereka harus menambah biaya Rp150 ribu untuk setiap satu orang yang hadir dalam kegiatan wisuda tersebut.

“Sangat besar jumlahnya untuk siswa kelas 12 yang akan masuk ke PTN,” ucapnya.

Pagi itu, kepala Kemenag Kota Bekasi disebut telah hadir ke sekolah dan mendengarkan aspirasi siswa. Sederet bukti atas kritik yang mereka lontarkan telah diserahkan kepada Kepala Kemenag Kota Bekasi.

Siswa berharap kritik yang mereka sampaikan bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, salah satunya merealisasikan tuntutan mereka mengganti kepala sekolah. (sur)