2 weeks ago
23
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memasuki hari kedua sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe menegaskan pentingnya kekompakan dan kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan efektif.
Abdul Harris mulai menjalankan tugasnya sejak Jumat lalu, menggantikan sementara Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang tengah mengikuti retreat pembekalan di Magelang. Dalam kapasitasnya sebagai Plh, ia langsung memimpin apel pagi guna memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Saya melihat ASN Kota Bekasi sangat solid, dari tingkat lurah hingga BUMD pun turut serta. Ini modal utama untuk menjalankan program-program ke depan dengan lebih baik,” ujarnya, Senin (24/2).
BACA JUGA: Kejurkot U-13 Voli jadi Uji Coba Perdana GOR Voli Baru di Kota Bekasi
Ia menegaskan bahwa penguatan struktur pemerintahan menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Kami ingin memastikan birokrasi berjalan dengan baik. Setiap kebijakan harus diterapkan secara efektif demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Terkait agenda kerja dalam 100 hari ke depan, Abdul Harris menekankan dua fokus utama: respons cepat terhadap keluhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan ASN.
“Zero komplain menjadi target. Jika ada keluhan, harus segera ditangani. Untuk itu, kami akan membentuk unit reaksi cepat yang sigap menangani berbagai permasalahan, terutama infrastruktur seperti jalan rusak,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa ASN harus mengedepankan profesionalisme dalam bekerja. Pelayanan publik harus dilakukan dengan ramah dan berpenampilan rapi sebagai bentuk keseriusan dalam melayani warga.
BACA JUGA: Harga Pangan Mulai Meroket di Kota Bekasi
“ASN harus disiplin, berpakaian rapi, tidak bersandal. Ini bukan sekadar aturan, tetapi cerminan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kebijakan pengumandangan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 pagi, Abdul Harris memastikan hal ini sebagai bagian dari penguatan nasionalisme di lingkungan pemerintahan.
“Ini sudah menjadi kebijakan nasional dan harus dijalankan. Dengan nasionalisme yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan bersama dengan lebih solid,” pungkasnya.(rez)
