PHRI Berharap Pemkot Bekasi Tak Pangkas Anggaran Hotel dan Restoran

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemangkasan anggaran oleh pemerintah berpotensi merugikan sektor hotel dan restoran hingga triliunan rupiah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan dunia usaha sebelum menetapkan kebijakan anggaran.

Ketua PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, menyoroti bahwa pemangkasan anggaran berdampak langsung pada bisnis hotel dan restoran, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang semakin dikurangi.

“Ketika anggaran pemerintah dipangkas, otomatis jumlah kegiatan yang melibatkan hotel dan restoran juga berkurang. Ini jelas berdampak bagi industri kami,” ujar Yogi, Kamis (20/2).

Meskipun di berbagai sektor usaha pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi, Yogi memastikan bahwa sejauh ini di Kota Bekasi belum ada laporan PHK di sektor perhotelan dan restoran.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kami belum mendengar ada kawan-kawan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya, termasuk saya sendiri,” katanya.

BACA JUGA: Realisasi Investasi 2024 Kota Bekasi Capai Rp13,7 Triliun

Namun, ia tetap mengingatkan bahwa jika kebijakan efisiensi terus dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya, maka bukan tidak mungkin sektor ini akan terdampak lebih parah.

Setelah pelantikan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, Yogi berharap keduanya dapat memperjuangkan keberlangsungan bisnis hotel dan restoran di Kota Bekasi.

“Kami berharap Pemkot tidak menerapkan efisiensi anggaran secara menyeluruh tanpa melihat dampak bagi dunia usaha, terutama hotel dan restoran yang menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Bekasi,” tegasnya.

Selain itu, Yogi menambahkan bahwa PHRI siap bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk sosialisasi kebijakan terkait perizinan, ketenagakerjaan, dan keamanan.

“Kami juga berharap pemerintah memberikan apresiasi kepada hotel dan restoran yang taat membayar pajak, sebagai bentuk dukungan bagi dunia usaha yang turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (sur)