Pemkab Bekasi Dukung Penyusunan RIPKA Jakarta

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menghadiri kegiatan Kick-Off Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (28/8).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Perecanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan kebijakan strategis nasional yang akan mengatur arah pembangunan kawasan aglomerasi Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

BACA JUGA: Pemkab Bekasi Gelar Doa Bersama Memohon Keselamatan dan Perlindungan

Kawasan aglomerasi tersebut mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Plh Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana penyusunan RIPKA Jakarta, karena Kabupaten Bekasi memiliki posisi strategis dalam kebijakan aglomerasi ini sehingga perlu terlibat aktif dalam setiap tahapannya.

HADIR: Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menghadiri kegiatan Kick-Off Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RIPKA Jakarta, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (28/8).

“Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung dengan adanya rencana ini karena memang Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kebijakan aglomerasi ini,” ujarnya.

Sesuai arahan dari pemerintah pusat, pihaknya akan memberikan dukungan melalui tiga aspek utama, yakni kerja sama lintas wilayah, dukungan anggaran yang proporsional, serta penguatan kewenangan daerah. Ketiga aspek ini akan terus disinergikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya di kawasan aglomerasi untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dan terarah.

“Kita dukung sesuai dengan tiga aspek yang disampaikan tadi, yaitu terkait kerja sama, dukungan anggaran, dan kewenangan daerahnya. Ketiga hal tersebut akan kita sinergikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di wilayah aglomerasi ini,” ungkapnya.

HADIR: Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menghadiri kegiatan Kick-Off Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RIPKA Jakarta, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (28/8).

Selain itu, ia menyebut bahwa rencana ini bukan hanya terkait tata kelola transportasi saja, tetapi juga menyangkut pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat industri dan kawasan penyangga utama DKI Jakarta akan sangat diuntungkan dengan adanya integrasi kebijakan ini, baik dalam peningkatan konektivitas, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan daya saing daerah.

“Adanya aglomerasi ini juga mendukung semua tatanan bukan hanya transportasi sana tapi juga sosial ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan hal ini bisa diselesaikan sesuai targetnya, yaitu pada bulan Februari 2026 nanti,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menegaskan bahwa penyusunan RIPKA Jakarta merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan arah pembangunan Indonesia di masa depan. Menurutnya, DKI Jakarta dan sekitarnya memiliki peran vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat lalu lintas perdagangan nasional, sehingga perencanaan yang matang sangat diperlukan agar wilayah ini tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

“Mari kita selesaikan persoalan ini bersama, dan dengan kebersamaan itu kita akan membangun Indonesia, meneruskan perjuangan masa lalu, menyelesaikan tantangan masa kini, dan menyiapkan masa depan,” pesannya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, jajaran pejabat Kementerian PPN/Bappenas, serta jajaran Kepala Daerah di wilayah aglomerasi Jakarta.(and/adv)