Partai Buruh Pertanyakan Konsep Kadisnaker Ida Farida

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Buruh menyoroti dan mempertanyakan konsep Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kabupaten Bekasi yang saat ini baru dijabat oleh Ida Farida.

“Kan aneh, orang duduk di Dinas Ketenagakerjaan, sama temen-temen buruh nggak kenal, kan jadi bagaimana coba posisinya. Kita pengin tahu konsep kepala Dinas Ketenagakerjaan. Apa sih yang ada di otaknya Kepala Dinas Bu Ida ini ?,” ujar Plt Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Suparno, kepada Radar Bekasi, Selasa (2/9).

Menurut Suparno, ada beberapa hal yang akan ditanyakan langsung kepada Kadisnaker, antara lain perlindungan bagi buruh, nasib pengangguran yang mengikuti job fair, konsep upah, hingga fasilitas buruh. Pria yang juga menjabat Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat itu menegaskan, di kawasan industri wajib tersedia perumahan buruh dan beberapa fasilitas lain.

“Kalau kita tanya hal-hal itu nggak punya konsep, berarti anda (Bu Ida) nggak layak menjadi kepala dinas. Kalau nanti nggak terjawab dan nggak layak, berarti keputusan bupati harus ditinjau ulang. Ini harusnya dilakukan sebelum putusan,” ungkapnya.

Suparno menekankan, buruh mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan, bukan untuk menjadikan orang buruh sebagai politisi. Pasca Kongres Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), keputusan mendirikan partai politik dilakukan untuk menambah alat perjuangan, yang sebelumnya hanya melalui Konsep Lobi Aksi (KLA), ditambah ranah politik.

“Nah itu untuk perjuangan buruh, bukan buat gagah-gagahan, belajar menjadi politisi, kepentingan kelompok, bukan disitu, kita nyebut Politik Idealis. Kalau kepentingan, pasti kepentingan kaum Buruh,” ucapnya.

Sebagai partai pengusung pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, Suparno menegaskan Partai Buruh seharusnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan partai. Minimal, dimintai pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap berada di ranah bupati.

“Kita ini pengusung utama setelah PDIP, bisa di cek dari kita (Partai Buruh) menyumbang saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 16 kecamatan. Artinya kemenangan dari Ade Kuswara Kunang dan Dokter Asep, Partai Buruh berkontribusi besar atas kemenangan itu,” ungkap Suparno.

“Maka idealnya, partai koalisi ini minimal dimintai pertimbangan. Contoh konsep-konsep apa yang ada di Partai Buruh, kan disitu posisi kita. Bukan tahu-tahu diputusin tanpa diskusi, terus fungsinya apa kita berkoalisi ?. Itu pertanyaan saya dari Partai Buruh,” sesalnya. (pra)