Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi, Tuntut Copot Kapolri hingga Hapus Pajak

2 weeks ago 21

Beranda Berita Utama Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi, Tuntut Copot Kapolri hingga Hapus Pajak

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, pimpinan dewan, serta unsur Forkopimda, saat menemui massa aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (1/9). FOTO: ZAKKY MUBAROK/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Forum Dewan Perwakilan Rakyat Bekasi (DPRB) menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (1/9).

Aksi damai ini diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi. Puluhan mahasiswa tiba di Gedung DPRD sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menyampaikan orasi di depan gedung dewan.

Massa aksi kemudian ditemui langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, pimpinan dewan, serta unsur Forkopimda.

Koordinator aksi, Hafiz Nasution, mengatakan pihaknya telah menyiapkan naskah akademik yang diharapkan menjadi pendorong perubahan sosial dan politik, tidak hanya di Kota Bekasi, tetapi juga di tingkat nasional.

“Kita ingin naskah akademik yang telah kita rancang dengan jelas, bahwa naskah ini menjadi unsur perubahan sosial politik yang ada di Kota Bekasi sampai taraf nasional,” ujar Hafiz saat menyampaikan orasi.

Adapun delapan tuntutan yang mereka sampaikan, yakni mencopot Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi serta menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis; mengevaluasi kinerja kabinet Merah Putih.

Selanjutnya, mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor; menghentikan penggusuran tanah rakyat dan memberikan solusi; mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis serta kehidupan layak di Bekasi; mengusut tuntas kasus korupsi di Bekasi; menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak; serta menghapus segala bentuk pajak yang dianggap menindas rakyat.

Menurut Hafiz, delapan tuntutan tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan perubahan tatanan sosial politik di daerah maupun nasional agar menjadi lebih baik

“Ini menjadi kunci kita bersama untuk perubahan tatanan sosial politik daerah dan nasional,” pungkasnya. (cr1)

Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |