1 month ago
51
Beranda Jawa Barat Kadin Jabar Desak Penghentian Penyalahgunaan Kop Surat Resmi
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Jabar, Fadludin Damanhuri, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kop surat resmi yang digunakan oleh pihak-pihak lain. FOTO: TANGKAPAN LAYAR
RADARBEKASI.ID, BANDUNG – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat dibawah komando Ketua Umum Almer Faiq dari hasil Musyawarah Provinsi VII menyatakan kop surat resmi mereka telah digunakan oleh pihak-pihak lain. Hal tersebut mengancam soliditas organisasi yang saat ini tengah dilingkupi prahara.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Jabar, Fadludin Damanhuri menegaskan, pihaknya melarang keras peredaran surat berkop Kadin Jabar dengan mencantumkan alamat Jalan Sukabumi No. 42 Bandung, nomor telepon 022-205066291, email: [email protected], website: www.kadinjabar.id yang tidak ditandatangani oleh Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat atau Fadludin Damanhuri sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang Organisasi, Kepranataan dan Pembinaan Daerah. Sebab dipastikan bahwa surat tersebut bukan dikeluarkan secara resmi dari Kadin Jabar.
“Kami meminta kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kadin Jawa Barat untuk berhenti menggunakan kop surat resmi Kadin Jawa Barat, yang beralamat tadi. Kami akan terus berkarya dan fokus pada program Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto dan menjalankan Visi-Misi Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi,” ujar Fadludin, dalam keterangannya.
Fadludin mengakui saat ini banyak beredar surat yang mengatasnamakan Kadin Jawa Barat dengan menggunakan kop surat resmi serta nomor telepon dan email Kadin Jawa Barat. Surat-surat tersebut dikirimkan ke berbagai pihak, termasuk Kementerian, Pj. Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat terpilih, dan bahkan ke Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
BACA JUGA: Kisruh Kadin Sampai ke Kota Bekasi
“Untuk pihak-pihak yang menerima surat yang mengatasnamakan Kadin Jawa Barat yang ditandatangani selain Almer Faiq Rusydi (Ketua Umum Kadin Jawa Barat) atau Fadludin Damanhuri (WKU OKP) mohon diabaikan dan tidak ditanggapi, dan dipersilakan untuk diklarifikasi dan dicek ke Menara Kadin Jawa Barat yang beralamat tadi,” katanya.
Mengenai kerugian yang dialami Kadin Jawa Barat terkait tindakan tersebut, Fadludin menyebutkan bahwa meskipun tidak ada kerugian materi, eksistensi dan nama baik organisasi telah dirugikan.
“Kami berharap polemik di tingkat nasional tak terjadi di Jabar, karena apapun yang terjadi di nasional, ya wilayah nasional. Jabar tetap solid, silih asah, silih asih, dan silih asuh dan mengusung program gubernur,” katanya. (gar)
