Dewan Apresiasi Lapor Aa Bupati, tapi Jangan jadi Sumber “Kacamata Kuda”

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program layanan Lapor Aa Bupati, kanal pengaduan masyarakat berbasis WhatsApp di nomor 0899-0015-777, diharapkan dapat mempercepat respon atas berbagai aspirasi dan keluhan warga Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai bahwa program ini seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan kepala daerah.

“Ini mungkin percepatan komunikasi dari masyarakat yang tidak punya akses kekuasaan, bisa langsung memberikan masukan atau usulan lewat nomor di hotline service. Saya apresiasi karena ada percepatan komunikasi yang dilakukan oleh bupati,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (16/6).

Namun, pria yang akrab disapa Iwang ini mengingatkan agar keberadaan layanan tersebut tidak menggantikan pola kerja blusukan dari kepala daerah. Menurutnya, masukan dari sumber lain seperti legislatif dan media juga tetap penting untuk diperhatikan.

“Jangan sampai nanti hotline service sumber kaca mata kuda yang tidak mengindahkan informasi-informasi dari sumber lain,” katanya.

Selain itu, poin kedua Iwang juga mendorong agar program ini tetap membuka ruang dialog dua arah dengan masyarakat. Poin ketiga, ia menekankan bahwa layanan ini jangan hanya ramai di awal peluncuran, lalu perlahan hilang dan menjadi sekadar seremonial.

“Poin pertama, saya apresiasi sangat bagus ada ruang diskusi atau dialog yang di bangun oleh bupati. Tapi poin kedua dan ketiga harus menjadi perhatian juga,” ucapnya.

Iwang mengaku telah mencoba menghubungi nomor hotline tersebut dan mendapat respons awal. Namun, ia menyebut belum melakukan pengawasan langsung di lapangan karena belum diketahui apakah program ini menggunakan anggaran daerah (APBD). Jika ada penggunaan APBD, maka harus masuk dalam konteks pengawasan oleh DPRD.

“Kita lihat satu bulan ke depan, apakah masyarakat menilai ini efektif apa tidak, kita pantau,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menjelaskan bahwa program Aa Bupati Sapa Warga dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai persoalan di wilayah mereka. Mulai dari jalan rusak, pelayanan publik, hingga lampu jalan yang mati.

“Lapor Aa itu dikelola oleh Diskominfo, dari Diskominfo itu nanti ada Adminnya yang akan diteruskan langsung ke dinas-dinas terkait, apabila ada pengaduan masyarakat. Lapor Aa sendiri dibuat langsung terkoneksi dengan pimpinan, artinya Pak bupati dan wakil,” katanya.

Selain untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat, program ini juga menjadi parameter kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu mengingat setiap laporan yang masuk langsung bisa dipantau oleh bupati.

Bahkan dari informasi yang diterimanya, kata Nyumarno, saat ini sedang dibangun dashboard monitoring berbasis data untuk mengukur respon setiap perangkat daerah terhadap aduan tersebut.

“Ini parameter kinerja juga. Dimana melihatnya, dari laporan masyarakat secepat mungkin ditindaklanjuti apa tidak. Jadi ada dua fungsi, mendekatkan rakyat terkait pengaduan pelayanan publik. Kedua, sebagai monitoringnya Pak Bupati dan Wakil Bupati kaitan tentang parameter instruksi kinerja pimpinan,” ucapnya.

“Jadi tidak ada lagi laporan yang diabaikan begitu saja, karena termonitor langsung dengan pimpinan. Disitulah letaknya mengukur kinerjanya teman-teman OPD seperti apa,” sambung Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Untuk saat ini, Nyumarno berharap semua pihak memberikan waktu bagi kepala daerah untuk membuktikan bahwa program Lapor Aa bukan sekadar formalitas.

“Saya mengajak semuanya berpikir objektif, kalau di sebut seremonial seperti apa, kan baru diluncurkan hari Jumat kemarin. Hayu bareng-bareng kita sambut dulu kebijakan Pemerintah Daerah ini, parameternya kita lihat saja satu bulan kedepan,” jelasnya. (pra)