Anggaran Pendidikan Triliunan, tapi Fasilitas Sekolah di Kota Bekasi Memprihatinkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan di Kota Bekasi. Ia menilai, serapan anggaran yang tinggi tidak sebanding dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih banyak mengalami kerusakan.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akrab disapa Hera ini menyebut, pada 2024, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi sangat besar mencapai Rp1,9 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total APBD Kota Bekasi 2024 sebesar Rp6,3 triliun. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya anggaran tersebut.

“Ternyata di lapangan hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Faktanya, masih banyak fasilitas pendidikan di Kota Bekasi yang kondisinya memprihatinkan,” ujar Hera.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi itu mengungkapkan, salah satu temuan di lapangan adalah banyaknya meja dan kursi belajar yang rusak, seperti yang terjadi di Kecamatan Pondokmelati. Kondisi tersebut mengganggu kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurutnya, kerusakan itu disebabkan oleh kualitas material yang kurang baik serta minimnya perawatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati

“Ini artinya ada distribusi anggaran yang tidak merata. Karena meski total anggaran tinggi, tapi alokasi untuk pemeliharaan sarana belum menjangkau semua titik rawan,” ujarnya.

Tak hanya soal sarana, Komisi IV juga menemukan adanya kekurangan tenaga pengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Hera khawatir, hal ini akan berdampak pada beban kerja guru yang berlebihan, sehingga menurunkan kualitas proses belajar mengajar.

Lebih lanjut, berdasarkan data Sistem Pelaporan Pembangunan (Simpelbang), Hera merinci bahwa capaian fisik Dinas Pendidikan hanya mencapai 0,84 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp1,68 triliun. Ia juga menyoroti adanya temuan kelebihan bayar sebesar Rp7,05 miliar dalam pengadaan barang pada tahun anggaran 2023.

“Ini perlu dicermati, karena jelas menunjukkan ketimpangan antara penyerapan anggaran dan hasil nyata,” tegasnya. (pra)