Ratusan Warga Perumahan Telaga Harapan Aksi Jalan Kaki Tolak Pembangunan Underpass Metland Cibitung

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan warga Perumahan Telaga Harapan menggelar aksi jalan kaki pada Minggu (23/2) untuk menegaskan penolakan terhadap rencana pembangunan underpass Metland Cibitung di lingkungan mereka.

Massa aksi berjalan kaki mengelilingi jalan yang direncanakan sebagai jalur pembangunan sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan serta dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya underpass. Aksi ini juga dilengkapi dengan orasi menggunakan mobil komando.

Aksi tersebut diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bapak-bapak hingga ibu rumah tangga. Di akhir aksi, ratusan warga menyanyikan lagu Indonesia Raya tepat di depan Perumahan Telaga Harapan yang akan dijadikan akses keluar masuk pembangunan underpass.

Ketua Tim 11, Singgih, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk sosialisasi dari warga Perumahan Telaga Harapan, yang melibatkan lebih dari 200 orang dari empat RW, yaitu RW 11, 12, 18, dan 19, serta tokoh agama.

Ia berharap aksi warga ini dapat didengar oleh semua pihak, terutama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga jalur rencana pembangunan underpass dapat dipindahkan dan tidak melintasi permukiman Perumahan Telaga Harapan.

“Karena di Telaga Harapan ini perumahan, bukan peruntukannya jalan umum,” ucap Singgih kepada Radar Bekasi, Minggu (23/2).

BÀCA JUGA: Khawatir Macet dan Banjir, Warga Perumahan Telaga Harapan Tolak Pembangunan Underpass Metland Cibitung

Singgih menjelaskan bahwa aksi ini muncul akibat isu ground breaking yang akan dilakukan pihak perusahaan pembangunan underpass pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Selain itu, survei yang dilakukan pihak pengembang dinilai sepihak, terbukti dari tidak adanya surat tembusan untuk warga Perumahan Telaga Harapan. Sebagai warga yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut dengan nyaman, mereka merasa terganggu.

Singgih kemudian mengecek perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak menemukan adanya berita acara perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan underpass Metland Cibiting.

“Tentu perizinannya panjang, saya hitung ada empat kementerian, pertama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan alih fungsi, Perkeretaapian, dan dinas-dinas lain. Mungkin ATR BPN termasuk juga, karenaa ada lahan milik warga,” tambahnya.

Rencana pembangunan underpass ini sudah bergulir sejak 2019. Warga Telaga Harapan pernah diundang oleh pihak Metland untuk sosialisasi, namun menolak tegas rencana tersebut. Menurut Singgih, setiap pembangunan harus melalui perizinan dan persetujuan dari warga yang terdampak.

“Tidak dipaparkan rencana-rencana pembangunan, padahal dari perizinan harus sepengetahuan warga. Pihak pengembang pihak Metland memberikan paparan di kantor desa mengundang kami dan kami menolak saat itu juga,” kata Singgih.

Singgih juga menyoroti dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembangunan underpass, seperti kemacetan, peningkatan kerawanan kriminal, dan polusi kendaraan.

Perumahan Telaga Harapan, yang dihuni sekitar 4.000 kepala keluarga, telah lama nyaman dengan satu pintu akses keluar masuk, jauh dari kebisingan lalu lintas. Bahkan, pihak Metland sempat melakukan survei dan pekerjaan lain tanpa sepengetahuan warga.

“Mereka (Metland) melakukan kegiatan secara diam-diam, memanfaatkan waktu saat warga bekerja. Kami menolaknya pada 11 Januari, namun mereka tetap melanjutkan survei setelah jam 12 siang. Kami punya bukti bahwa mereka sudah melanggar peraturan lingkungan,” ujar Singgih.

Dengan aksi ini, Singgih berharap kehidupan warga Perumahan Telaga Harapan dapat kembali normal dan damai, seperti sebelumnya. Ia mendukung pembangunan underpass, tetapi tidak di kawasan Peruamahan Telaga Harapan. (ris)