Pemerintahan Ade – Asep Diminta Fokus Pemerataan Pembangunan

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi memiliki pemimpin baru untuk lima tahun ke depan usai dilantiknya pasangan Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2025-2030, Kamis (20/2).

Berbagai harapan pun muncul, terutama terkait pemerataan pembangunan. Kedepan diharapkan tak ada lagi wilayah-wilayah tertinggal hingga memantik kembali isu pemekaran wilayah.

Tokoh masyarakat Bekasi, Damin Sada, menilai bahwa sudah saatnya kepemimpinan diberikan kepada figur dari wilayah Selatan Kabupaten Bekasi.

Sebagai orang yang berasal dari wilayah utara Kabupaten Bekasi, Damin menilai tidak ada yang luar biasa ketika kepemimpinan dipegang oleh kepala daerah dari wilayah utara.

“Memang jadi apa orang utara setelah tiga periode kepemimpinan, lihat saja sekarang utara bagaimana,” ujar Damin kepada Radar Bekasi.

Damin menegaskan pentingnya membangun Kabupaten Bekasi secara keseluruhan tanpa memandang asal wilayah.

Di sisi lain, wacana pemekaran Bekasi Utara yang sudah muncul sejak 2007 masih menjadi perbincangan. Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB), Sanusi Nasihun, optimis pemekaran akan terealisasi tanpa memandang asal wilayah pemimpinnya.

“Saya sebagai penggagas dan penggerak pemekaran sangat optimis,” ucapnya.

Sanusi mengatakan, pihaknya segera mengagendakan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, yang berasal dari wilayah utara.

Dalam audiensi tersebut, ia akan mendesak agar segera diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh bupati dan ketua DPRD, sebagai amanah undang-undang.

“Harapan saya beliau (bupati) merespon untuk langkahnya dulu dan mengabulkan SKB, biar langkah ini sinkron dengan provinsi mengusulkan,” katanya.

BACA JUGA: Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Mulai Kerja

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengungkapkan bahwa dirinya diberi amanah untuk memaksimalkan peran sebagai wakil dari wilayah utara.

Dalam konteks ini, Ade menekankan pentingnya perhatian serius terhadap wilayahnya, baik dari segi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga pemekaran.

Politikus Partai Golkar dari Dapil V Kabupaten Bekasi ini menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati Bekasi harus merancang program untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri dan memerlukan konsultasi serta sinergi dengan DPRD.

Dia juga berharap agar anggota dewan yang wilayahnya tertinggal dalam pembangunan mendapatkan perhatian lebih.

“Karena apapun yang dilakukan pemerintah daerah, ketika pembahasan program bersama dewan,” jelasnya.

Setelah proses pembangunan dimulai, tugasnya sebagai wakil rakyat mengawal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

“Kita tetap mendorong agar pembangunan bisa dimaksimalkan di wilayah yang kita anggap tertinggal,” ujarnya.

Mengenai wacana pemekaran Bekasi Utara, Ade menegaskan bahwa hal itu akan berjalan seiring waktu. Aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran akan tetap dijalankan dan dikaji bersama.

“Kalau memang hasil kajiannya dianggap layak, tentu saja menjadi hal yang perlu dipertimbangkan serius,” jelasnya. (pra)