Pembangunan Flyover dan Underpass di Kabupaten Bekasi Butuh Anggaran Rp184 Miliar

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembangunan flyover dan underpass di Kabupaten Bekasi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp184 miliar.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengusulkan pembangunan underpass dan flyover di dua titik perlintasan kereta api kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Usulan ini mencuat setelah insiden maut antara KRL Commuter Line Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pekan lalu.

Flyover diusulkan dibangun di JPL 104, yang berada di antara Stasiun Cibitung dan Stasiun Metland Telaga Murni, pada ruas Telaga Asih–Wanasari. Adapun underpass direncanakan di JPL 118, antara Stasiun Cikarang dan Stasiun Lemahabang, pada ruas Mekarmukti–Lemahabang.

BACA JUGA: Usai Insiden Maut, Pemkab Bekasi Usul Bangun Flyover dan Underpass ke Kemen PU

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan hasil rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menindaklanjuti rencana anggaran kedua proyek tersebut ke Kementerian PU. Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu persetujuan pendanaan dari pemerintah pusat atau provinsi.

“Harapannya dibangun provinsi atau pusat karena lokasinya berada di jalan provinsi dan nasional. Kabupaten menyiapkan lahannya sekaligus DED-nya. Kami harap usulannya bisa terwujud,” kata Agus, Rabu (6/5).

Menurutnya, Detail Engineering Design (DED) untuk kedua proyek tersebut sudah tersedia.

Berdasarkan perhitungan DED, pembangunan underpass di Lemahabang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp99 miliar. Proses pembebasan lahan di lokasi ini pun telah rampung.

Sementara itu, pembangunan flyover di Telaga Asih diperkirakan menelan anggaran Rp85 miliar. Meski dokumen desain teknis telah selesai, proses pembebasan lahan di titik ini baru akan dimulai.

“DEDnya sudah ada, pembebasan lahan belum,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembebasan lahan menjadi hambatan di banyak daerah. Namun, Pemkab Bekasi menegaskan kesiapan untuk menuntaskan proses tersebut.

“Semoga ini pun bisa terealisasi,” katanya.

Agus menjelaskan, Pemkab Bekasi mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Kendati demikian, pihaknya berharap pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada daerah, mengingat jalur tersebut juga melintasi jalan nasional dan provinsi.

“Kami sudah sampaikan kepada Bappenas bagaimana kondisi di Kabupaten Bekasi. Dua titik tersebut memang kemacetannya luar biasa. Maka dua itu yang kami usulkan, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo yang untuk membenahi perlintasan sebidang di seluruh wilayah,” pungkasnya. (ris)