2 weeks ago
23
Beranda Berita Utama Lima Orang Daftar Seleksi Terbuka Sekda Kabupaten Bekasi: Tiga Pejabat Pemkab, Dua "Misterius"
ILUSTRASI: Sejumlah ASN berada di lapangan Plaza Pemkab Bekasi. Tiga ASN DLH disanksi. ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Massa pendaftaran seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi ditutup pada Jumat (17/10), setelah dibuka sejak 3 Oktober lalu. Tercatat, tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua peserta dari luar daerah mendaftar.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyebutkan bahwa sampai penutupan pendaftaran, panitia seleksi menerima lima orang pendaftar.
“Ada lima kalau tidak salah, tiga dari Kabupaten Bekasi, satu atau dua orang saya lupa, dari luar daerah juga ikut daftar,” kata Ade kepada wartawan, pekan kemarin.
BACA JUGA: Seleksi Terbuka Sekda Kabupaten Bekasi Sepi Peminat
Tiga pejabat Pemkab Bekasi yang mendaftar yakni Henri Lincoln, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK); Endin Samsudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); serta Iwan Ridwan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sementara dua peserta lainnya berasal dari luar daerah, namun identitasnya tidak disebutkan alias misterius.
Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Beni Yulianto, mengatakan nama-nama calon Sekda akan diumumkan setelah lolos seleksi administrasi dan rekam jejak.
“Nanti kita akan umumkan siapa-siapa saja yang lolos,” ujarnya.
Pendaftar seleksi Sekda
Menurut Beni, seleksi akan dilanjutkan jika minimal tiga calon lolos administrasi. Jika kurang dari itu, proses akan diulang.
BACA JUGA: Seleksi Terbuka Sekda Kabupaten Bekasi sampai 17 Oktober 2025, Ini Syaratnya
“Misal pendaftar 10 orang namun yang lolos administrasi hanya dua, tetap kita ulang. Tapi kalau semisal ada tiga atau lebih, tahapan kita lanjutkan,” kata Beni.
Beni menambahkan, tim panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kabupaten Bekasi akan bekerja profesional sesuai peraturan perundang-undangan. Tim pansel terdiri dari lima hingga tujuh orang yang profesional dan kompeten.
“Ada dari BKN, akademisi atau dosen dari universitas, ada dari BRIN, Inspektorat Kemendagri, rektor kepala dari universitas, ada juga keterwakilan dari BKD Provinsi. Kita bisa memastikan mereka bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Pansel perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, mengatakan belum memantau siapa saja yang mendaftar.
“Belum monitor. Kami tidak fokus pada sekretariat. Fokus kami adalah substansinya terkait seleksi calon sekda,” ucap wanita yang menjabat sebagai Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri ini.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Hamluddin, menekankan pentingnya transparansi.
“Seharusnya terbuka dan transparan saja. Ada hak publik untuk mendapatkan informasi terkait siapa saja yang mengikuti seleksi terbuka. Namanya saja terbuka ya seharusnya transparan,” ucapnya.
Menurut Hamluddin, jabatan Sekda dekat dengan kepentingan politik karena perannya mendukung program kepala daerah dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Ia menambahkan, di beberapa daerah sering sudah ada calon yang dijagokan kepala daerah.
“Biasanya sudah ada ‘jago’ kepala daerah. Hal ini perlu evaluasi bersama agar pejabat kompeten terpilih, tapi yang loyalis sering dijadikan ukuran. Terkadang yang kompeten enggan mengikuti seleksi,” ujarnya. (and)
