Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Segera Panggil DPMD, Bahas Pilkades 2026  

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi segera memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membahas persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan pada 2026 mendatang.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan bahwa pembahasan ini perlu segera dilakukan agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

Pasalnya, saat ini beredar informasi di tengah masyarakat, terutama mengenai 16 dari 180 desa di Kabupaten Bekasi yang telah menjalani Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah desa-desa tersebut akan ikut serta dalam Pilkades 2026 atau tidak.

“Ada simpang siur terkait dengan Pilkades serentak, apakah minus 16 desa itu atau memang semuanya. Kemudian terkait aturan main dan lain-lain. Rencananya, akan kita panggil DMPD,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (10/4).

Ridwan, yang akrab disapa Iwang, menegaskan bahwa Komisi I tetap berpedoman pada Undang-Undang Desa. Namun, untuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur teknis di lapangan, termasuk soal persyaratan calon dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, Iwang menyampaikan bahwa ada dua opsi penempatan TPS: terpusat di satu lokasi atau disebar per dusun. Menurutnya, penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, teknis pelaksanaan, dan anggaran.

“Pada prinsipnya akan kita kaji plus minusnya seperti apa, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan,” katanya.

Melihat jadwal Pilkades 2026 yang kemungkinan besar digelar pada Juli atau Agustus, Komisi I menargetkan pembahasan persiapan sudah dimulai pada Mei 2025. (pra)