1 week ago
13
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. Foto dok.
RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah-wilayah rawan bencana, terutama yang berpotensi mengalami penurunan tanah dan longsor. Hal ini menyusul terjadinya kerusakan akses jalan di dua titik berbeda akibat kondisi tanah yang labil.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai pemerintah tidak bisa hanya fokus pada perbaikan kerusakan, tapi juga harus mengambil langkah preventif dengan memetakan titik-titik rawan.
Ia menekankan bahwa penurunan tanah yang terjadi secara perlahan tapi berkelanjutan bisa menjadi ancaman serius bagi infrastruktur kota.
“Pemetaan wilayah rawan bencana, khususnya penurunan tanah, itu mendesak. Harus ada data akurat dari Pemkot soal daerah mana saja yang punya potensi kejadian serupa,” ujar Latu, Selasa (8/4).
Menurutnya, kerusakan akses jalan bukan hanya berdampak pada terganggunya mobilitas warga, tetapi juga dapat menimbulkan risiko keselamatan. Apalagi Bekasi merupakan daerah yang kerap diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
“Ketahanan tanah makin lemah jika hujan terus-menerus. Tanpa pemetaan yang jelas, kita hanya akan sibuk memperbaiki, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalahnya,” tegasnya.
BACA JUGA: SMA di Bekasi Rampungkan Ujian Kelulusan, Pengumuman Dijadwalkan Awal Mei
Baru-baru ini, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meninjau dua titik rawan bencana, yakni Jembatan Nol di Rawalumbu yang menunjukkan gejala ambles, serta Jalan Jamblang di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, yang mengalami longsor usai hujan deras pada Minggu (6/4).
Kedua lokasi tersebut kini masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Namun Latu menegaskan, perbaikan saja tidak cukup.
“Saya sudah lihat langsung kondisi di Jalan Jamblang. Tanahnya sangat labil. Kalau tidak ditangani secara menyeluruh, bisa terjadi lagi. Perkiraan panjang jalan yang perlu diperbaiki sekitar 50 meter,” ungkapnya.
Komisi II DPRD berencana memanggil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dalam waktu dekat untuk meminta kejelasan soal rencana jangka panjang pemetaan dan mitigasi bencana.
“Jangan menunggu kerusakan besar baru bertindak. Bekasi butuh langkah antisipatif, bukan reaktif,” tandas Latu.(sur)
