
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memberikan peringatan keras kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait loyalitas mereka terhadap kepemimpinan daerah.
“Saya harap para kepala OPD dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Bekasi untuk loyal kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan amanah rakyat. Saya akan bertindak tegas atau mencopot pejabat yang tidak loyal,” kata Ade saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (20/2).
Dalam pidatonya saat paripurna serah terima jabatan dari Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi, kepada dirinya, Ade menegaskan pentingnya komunikasi antar Pemkab dan DPRD.
”Saya sebagai kepala daerah merupakan wakil rakyat. Begitu juga anggota DPRD merupakan wakil rakyat. Tentunya kami bekerja sebagai wakil rakyat yang menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
BACA JUGA: Bupati Bekasi Bekasi Ade Kuswara Kunang Siapkan Mental dan Fisik untuk Retret di Magelang
Ade juga menekankan pentingnya semangat kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bekasi. Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat didasarkan pada kemampuan untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan saat kampanye.
“Untuk sementara masih melihat kinerja para pejabat pejabat saat ini. Intinya harus mempunyai visi yang sama dan hindari bekerja untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengungkapkan pandangannya terkait loyalitas ASN. Menurutnya, loyalitas ASN seharusnya mengacu pada negara dan peraturan yang berlaku.
“Dalam konteks kepemimpinan, para pembantu kepala daerah ini dari tingkat kepala perangkat daerah hingga staf harus ada sinkronisasi dalam aspek visi dan misi,” ucapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Iwang ini, dalam konteks politik, Bupati Bekasi yang baru terbilang masih baru di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Namun, para ASN, mulai dari pejabat hingga staf, sudah lama menjabat, bahkan ada yang sudah puluhan tahun.
Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi dalam menjalankan tugas guna mendukung program-program yang telah dijanjikan dalam kampanye.
“Pastinya dalam politik pasti ada janji kampanye yang harus dilaksanakan melalui kerja kerja Pemkab Bekasi yang dibantu para ASN,” ucapnya.
Iwang menyarankan agar rotasi atau mutasi pejabat dilakukan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
“Mengacu pada bobot kerja,” ucapnya.
Ia menambahkan, setiap perangkat daerah harus diberikan target kerja yang jelas. Sebagai contoh, jika masalah sampah tidak bisa diselesaikan dalam setahun, pejabat terkait bisa dicopot.
“Kemudian untuk Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) bisa dikurangi. Sehingga hal ini dapat memicu semangat kerja para ASN membantu kepala daerah untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. (and)