Anggota DPRD Kota Bekasi Anton Tegaskan Komitmen Kawal Sampai Tuntas Kasus Penculikan Remaja 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Anton, menegaskan komitmennya dalam mengawal sampai tuntas kasus penculikan dan dugaan kekerasan seksual terhadap remaja putri berusia 16 tahun yang sebelumnya diculik selama tiga hari di kawasan Bantargebang.

Ia mengungkapkan bahwa, berdasarkan informasi yang ia terima, terduga pelaku kekerasan seksual tersebut diduga telah memalsukan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya. Anton menduga pelaku merupakan “predator ulung”, karena dengan sengaja memalsukan identitas pribadi.

“Jadi info terbarunya, ternyata KTP yang digunakan pelakunya ini palsu, yang bernama JN itu palsu, ternyata dia Ajad nama aslinya. Ini kan kita ngeduga pelaku ini juga pemain. Kalau dia ini aja dipalsukan (KTP), kita menunggu dia juga pemain,” ujar H. Anton kepada Radar Bekasi pada Sabtu (15/10).

H. Anton menyebut Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi telah memberikan penanganan secara langsung kepada korban, termasuk pendampingan psikologis.

“Jadi KPAD langsung datang ke korban untuk melakukan pendampingan, dan sudah, saya minta pendampingan secara psikolog,” katanya.

Sementara itu, ia mendesak tim penyidik kepolisian untuk segera melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap para saksi, agar permasalahan tidak berlarut-larut dan pelaku segera mendapat hukuman sesuai aturan.

“Maksudnya saya juga masih berkomunikasi dengan penyidik, untuk segera melakukan pemanggilan saksi-saksi terhadap RT, RW, dan segala macam, biar kasus ini tidak berlarut-larut juga maksudnya itu,” jelas Anton.

Lebih lanjut, ia berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi memberikan perhatian serius di wilayah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Menurutnya, masih banyak laporan terkait pendatang dari luar daerah yang tinggal tanpa identitas jelas, sehingga dikhawatirkan memicu tindakan kriminal.

“Harapan kita kan di Kota Bekasi ini untuk perlindungan anak harus ada hotline khusus terkait perlindungan anak dan perempuan. Terus yang keduanya kan di TPH Bantar Gebang ini kan banyak orang-orang yang orang luar daerah yang di kita tanpa status yang jelas,” pungkasnya. (cr1/adv)