Anggota DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Ingatkan Pemkot Soal Dampak PHK

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia perlu diwaspadai oleh semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Bekasi.

Pasalnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied.

Menurut Muin, maraknya PHK saat ini merupakan imbas dari krisis global. Ia mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk waspada terhadap potensi peningkatan kasus kriminalitas sebagai dampak lanjutan dari meningkatnya angka pengangguran.

”Bisa saja terjadi karena terpengaruh ajakan untuk berbuat kejahatan. Semua bisa terjadi karena terpaksa dan kebutuhan,”katanya.

Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk menyerap tenaga kerja. Akan tetapi harus segera menerapkan kebijakan strategis yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dalam waktu cepat.

Muin menekankan, jumlah pengangguran terbuka yang besar berpotensi mendorong lonjakan angka kriminalitas. Itu karena semakin banyak individu kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar

“Ketika lapangan kerja semakin terbatas, tekanan ekonomi mendorong sebagian masyarakat untuk mencari cara instan dalam mendapatkan uang, termasuk melalui aktivitas ilegal,” tegasnya.

Hingga pekan pertama Mei 2025, sebanyak 213 karyawan tercatat di-PHK oleh sejumlah perusahaan, berdasarkan laporan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diterima Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi.

“Kondisi ini berarti ada pengangguran baru yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Dia meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak program peningkatan keterampilan kepada korban PHK. Sehingga, korban PHK memiliki banyak keterampilan yang bisa mendukung peluang mendapat kerja di tempat baru.

“Ya, kalau banyak punya keterampilan,peluang mendapatkan kerja bisa terbuka. Atau minimal membuka usaha sendiri,” tandasnya. (adv)