1 month ago
51
Beranda Berita Utama Anggota DPRD Jabar Rochadi Soroti Masalah Sampah di Kabupaten Bekasi, Ini Usulan Solusinya
ILUSTRASI: Seorang anak melintasi antrean truk sampah di TPA Burangkeng, belum lama ini. Aktivis lingkungan mempersoalkan pemberian penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada DLH Kabupaten Bekasi. FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi, menyoroti masalah sampah yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Bekasi. Sebagai perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar IX Kabupaten Bekasi, yang akrab disapa Adi, ia menilai bahwa ada berbagai opsi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini, sehingga sampah yang diangkut tidak hanya ditumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.
“Kita sudah darurat sampah, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, jadi hayu sama-sama kita carikan solusi bagaimana caranya bisa ada pengelolaan sampah yang baik di TPA Burangkeng,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (1/1).
Adi menegaskan bahwa pada 2025 persoalan sampah di Kabupaten Bekasi harus dapat diatasi. Pasalnya, banyak opsi yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebagai contoh, ia mengusulkan agar dilakukan pengelolaan sampah terpadu di tingkat desa, agar sampah tidak langsung dibuang ke TPA Burangkeng yang sudah overload.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi
“Harus dimulai dari desa, dari bawah, dari tingkat RT/RW, dibangun pengelolaan sampah terpadu di tingkat desa agar supaya tidak membuang lagi sampah ke TPA,” ungkapnya.
Tak dipungkiri, kata Adi, dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, memang belum ada daerah yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang mumpuni. Namun, setidaknya ada dua tempat pengelolaan sampah yang sudah dibangun, salah satunya di Legok Nangka, Bandung Barat. Pembangunan dua TPA tersebut menggunakan anggaran swasta dan APBD.
“Itu bisa mengolah sampah kurang lebih sampai di angka ribuan ton perhari. Memang nilai investasinya cukup besar, tapi itu bisa kita pelajari, bisa kita sama-sama kawal, sehingga tidak ada lagi darurat sampah,” ucapnya.
“Ini tidak hanya tugas dinas, tapi kepala daerahnya juga harus aware terhadap itu (sampah). Satu TPA saja sudah cukup, asal proper, bisa diolah menjadi apa, itu di Kebumen ada contohnya. Kita bisa studi banding kesana,” sambungnya.
Sebagai Nakhoda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi, Adi memastikan bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan audiensi dengan bupati terpilih untuk membicarakan persoalan sampah yang masih menghantui Kabupaten Bekasi.
“Nanti kami dari Fraksi PKB akan khusus minta audiensi, bertukar pikiran, minimal menyampaikan apa-apa yang kemarin sudah kita gagas, lalu kita titipkan ke Pak Bupati terpilih,” katanya. (adv/pra)
