6 days ago
24
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menyelenggarakan Seminar Nasional bahas pemberdayaan UMKM yang menjadi wadah akademik dan praktis untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional di tengah tantangan globalisasi dan transformasi digital. Seminar ini digelar pada Rabu (29/10) bertempat di Auditorium Ubhara Jaya, Gedung Grha Tanoto, Kampus II Bekasi.
Seminar digelat melalui kerja sama antara Ubhara Jaya dan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam program “PA3KN Goes to Campus” dengan tema “Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing.”
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari kalangan akademisi dan pemerintah untuk berbagi pengalaman serta strategi dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Melalui diskusi interaktif, seminar menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Furcony Putri Syakura, dalam sambutannya menuturkan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta pemberdayaan UMKM melalui kegiatan Seminar Nasional PA3KN Goes to Campus.
“Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini ialah membangun kemitraan strategis antara PA3KN DPR RI dengan perguruan tinggi seperti Ubhara Jaya guna memperkuat fungsi DPR di bidang anggaran dan pengawasan keuangan negara melalui kolaborasi keilmuan dan partisipasi bermakna,” tutur Furcony.
Sementara, Rektor Ubhara Jaya, Bambang Karsono, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional PA3KN Goes to Campus ini dengan melibatkan Ubhara Jaya sebagai mitra strategis.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada PA3KN atas kepercayaan terhadap Ubhara Jaya sebagai mitra strategis dalam kegiatan ini. Inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud nyata kemitraan yang saling bermanfaat antara lembaga legislatif dan dunia akademik yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk tidak hanya mengembangkan jumlah UMKM, tetapi juga menaikkan kelasnya agar lebih kompetitif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang juga menyampaikan bahwa banyak UMKM belum memiliki kemampuan ekspor yang matang seperti penguasaan pasar global, standar mutu ekspor, logistik atau distribusi, kemasan, sertifikasi, dan pembiayaan ekspor. Bambang mengungkapkan bahwa salah satu cara dalam meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan UMKM melalui proses transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian.
Pada kesempatan ini, Ubhara Jaya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai “Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Ubhara Jaya juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PA3KN mengenai “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.
Acara berlanjut dengan sesi paparan materi dan diskusi yang dipandu oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mutiara Shinta Andini, selaku moderator. Sesi seminar nasional dibagi menjadi dua sesi.
Narasumber pada sesi pertama, yaitu Dhian Tyas Untari, dalam paparannya membahas mengenai pentingnya legalitas dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menjelaskan berbagai bentuk badan hukum seperti PT, CV, Firma, Koperasi, dan Persekutuan Perdata, beserta prosedur pendiriannya melalui notaris, Kemenkumham, dan sistem OSS. Dhian juga memaparkan sistem perizinan berbasis risiko serta pentingnya klasifikasi KBLI dan izin PIRT bagi usaha rumahan. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aspek legalitas akan meningkatkan kredibilitas, perlindungan hukum, dan keberlanjutan usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Berikutnya, Jhonny Sinaga menyoroti peran vital UMKM yang menyumbang 99 persen unit usaha dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Ia membahas tantangan utama seperti akses modal terbatas, rendahnya literasi keuangan, dan hambatan teknologi.
Menurutnya, dukungan sistem keuangan yang baik, pemanfaatan fintech, serta program pemerintah seperti BPUM dan KUR sangat penting untuk memperkuat UMKM. Ia juga menekankan penerapan metode efisiensi seperti lean manufacturing, six sigma, dan supply chain management guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan fleksibilitas UMKM dalam menghadapi tantangan global dan keterbatasan sumber daya.
Selanjutnya, Joseph M. J. Renwarin, memberikan contoh implementasi program Impact Campus to Downstream Industry melalui pengembangan produk inovatif berbasis riset mahasiswa Ubhara Jaya tahun 2024. Salah satu produk unggulan yang diangkat adalah JellBoost, yakni suplemen berbahan dasar ikan gabus (snakehead fish) yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Produk tersebut dikembangkan dengan tujuan mendukung kesejahteraan petani ikan gabus, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, serta memperkuat sektor UMKM di bidang perikanan. Melalui konsep value proposition yang menekankan pada harga terjangkau, cita rasa lezat, dan manfaat kesehatan, JellBoost dirancang untuk memiliki potensi pasar yang besar serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs No. 3 (Good Health and Well-being).
“Visi proyek ini adalah menjadi perusahaan unggul di bidang perikanan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Bekasi,” ujar Joseph.
Pada sesi kedua, Furcony Putri Syakura membahas peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi anggaran dan akuntabilitas publik. Ia menjelaskan fungsi dan pengawasan DPR RI terhadap APBN, termasuk dasar hukum dan siklus penyusunannya.
Furcony menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta mendorong mahasiswa menjadiagen edukasi dan pengawas anggaran melalui pemanfaatan media digital dan kolaborasi dengan masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. (oke)
