Beranda Cikarang Tiang Pancang Rusun Bersubsidi di Cikarang Ditancapkan Maret
BUKA LAHAN: Menteri PKP, Maruarar Sirait; bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; dan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri pembukaan lahan rusun bersubsidi di kawasan Lippo Cikarang di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kamis (29/1). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tiang pancang untuk proyek rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan Lippo Cikarang akan mulai ditancapkan Maret 2026.
Program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini pada Kamis (29/1) telah memasuki tahap pembukaan lahan, setelah sebelumnya disosialisasikan di ruang KH. Noer Ali, Kantor Bupati Bekasi, pada Selasa (27/1).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau langsung lokasi lahan rusun di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan.
Maruarar menyatakan pemasangan tiang pancang ditargetkan dapat terealisasi pada 8 Maret 2026.
“Kemudian 17 Agustus kita sudah akan membangun fisik dan struktur bangunan atasnya. Kami berharap 2028, target kita sudah bisa menyelesaikan,” ujar Maruarar.
Sementara, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan harga cicilan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang ingin menempati rusun tersebut.
“Tadi kami telah menyampaikan usulan terkait harga agar disesuaikan dengan harga perumahan tapak, yakni berada pada kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta (per bulan,red). Kami berharap harganya tidak melebihi batas tersebut,” kata Asep.
Lahan seluas 10 hektare itu akan menampung total 141 ribu unit rusun, terbagi dalam tiga kawasan. Setiap kawasan dibangun sebanyak 47 ribu unit dengan 30 lantai. Terdapat tiga tipe unit, yakni satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar.
Asep menyoroti kehadiran rusun ini diharapkan tepat sasaran, yaitu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki hunian sekaligus menjadi solusi banjir yang kerap melanda perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi.
“Harapan kami masyarakat yang memang penghasilannya tidak terlalu tinggi bisa memiliki hunian ini. Karena selain lokasinya bebas banjir, aksesnya juga dekat dengan pusat pemerintahan daerah” tambahnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan sekitar 85 persen banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Karawang melanda perumahan baru, bukan perkampungan. Dengan pembangunan rusun ini, Dedi berharap dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
“Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya investasi memiliki resiko lingkungan yang sangat tinggi. Kalau kita selalu mengandalkan rumah tapak, maka banjir akan semakin meningkat dan mungkin akan tenggelam pada waktunya, sehingga program sekarang kita geser ke apartemen (hunian vertikal),” tandasnya. (ris)

1 hour ago
5

















































