Tak Sepakat, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Nuryadi Minta Kebijakan Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak Militer Dievaluasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kritik dari Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak tepa diterapkan untuk mendidik siswa.

“Saya sebagai pimpinan dewan dan secara pribadi menilai kebijakan itu tidak pas, apalagi pola dan penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” ujar pria yang akrab disapa Bang Nung ini.

Menurutnya, penerapan prinsip militer dalam kurikulum pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menegaskan, tidak semua pelanggaran disiplin pada anak harus diselesaikan melalui pendekatan militer.

“Saya pikir pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang memiliki dasar hukum jelas, seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas, Perda Pendidikan Jawa Barat, dan Pergub tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,” jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), program tersebut terjadi dugaan pelanggaran, termasuk pemaksaan terhadap anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak mengikuti program serta ketidaknyamanan selama berada di barak.

“Menurut saya, program tersebut harus dievaluasi,” tandasnya.(adv)