2 weeks ago
35
ILUSTRASI: Mess Griya Adhyaksa di Cikarang Pusat yang dibangun dari APBD Kabupaten Bekasi. Silpa APBD Kabupaten Bekasi 2025 diprediksi Rp422 miliar. FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi 2025 cukup tinggi. Diprediksi mencapai Rp422 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan rincian APBD Kabupaten Bekasi 2026 yang sudah termasuk Silpa tersebut.
“Silpa itu sudah masuk APBD 2026 sebesar Rp7,7 triliun. Angka Rp7,7 triliun terdiri dari PAD kita diprediksikan Rp4,3 triliun, transfer pusat Rp2,5 triliun, atau Rp2,3 triliun. Dari provinsi Rp400 miliar sekian dan Silpa Rp422 miliaran,” kata Asep, Senin (29/12).
Untuk memastikan serapan anggaran dapat maksimal, Asep menyampaikan bahwa pada pekan depan ia akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bekasi untuk mempresentasikan realisasi kegiatan satu per satu.
“Arahan dari Pak Gubernur kan jelas, APBD harus dihabiskan, jangan sampai Silpa besar. Jadi minggu depan saya akan memanggil semua dinas untuk mempresentasikan apa saja yang sudah dibangun selama satu tahun terakhir. Dari situ kita bisa memetakan Silpa yang bakal terjadi,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Bekasi fokus pada penyelesaian penggunaan anggaran 2025. Menurut informasi yang diterima, serapan anggaran hingga kini baru sekitar 80 persen.
Diharapkan dalam beberapa hari ke depan, menjelang akhir tahun, realisasi bisa meningkat hingga 90 persen.
“Serapan anggaran sampai akhir pekan kemarin sudah 80 persen. Insya Allah (akhir tahun,red) bisa terserap 90 sampai 91 persenan,” ucapnya.
Asep menambahkan, pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah berjalan atau bahkan selesai. Kini, tinggal proses pencairan administrasi yang menunggu antrean di akhir tahun.
“Antre juga, karena kan semua banyak pencairan di akhir tahun. Tapi kalau untuk pekerjaan sudah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menilai OPD tetap bekerja semangat meski 2025 hampir berakhir. Ia menyebut pencapaian serapan anggaran dapat menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan Kabupaten Bekasi di tahun 2026.
“Pencapaian tahun ini dalam serapan anggaran yang sudah direncanakan bisa menjadi bahan evaluasi bersama untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi pada 2026,” kata Aria.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi itu menekankan, maksimalnya realisasi anggaran bukan hanya soal persentase tinggi, tetapi juga harus tercapai tujuan utama yakni pelayanan dasar masyarakat.
“Jangan sampai APBD terserap habis, tapi tujuan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat belum tercapai. Evaluasi ini penting agar serapan anggaran maksimal sekaligus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (and)
