2 days ago
11
DEMO DI SEKOLAH: Sejumlah siswa SMAN 9 Tambun Selatan menggelar demo di lingkungan sekolah, Selasa (3/6). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan menggelar demo di lingkungan sekolah, Selasa (3/6). Mereka menyoroti dugaan pengadaan snack atau makanan ringan fiktif hingga menuntut perbaikan fasilitas sekolah.
Seorang siswa berinisial HMA (17), mengungkapkan aksi ini bentuk puncak kekesalan ketika pihak sekolah meminta para siswa menandatangani ulang daftar hadir untuk kegiatan internal sekolah yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu.
Dalam proses tersebut, para siswa diminta menandatangani daftar hadir yang mencantumkan penerimaan snack. Padahal, kata dia, tidak ada pembagian snack saat kegiatan berlangsung.
BACA JUGA: 1.196 Siswa di Kabupaten Bekasi Lolos SNBT 2025
“Tanda tangan itu isinya kayak tanda terima snack. Padahal kita waktu itu nggak menerima snack. Toh kalau minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari H kita udah diminta (tanda tangan,red) daftar hadir,” ucap HMA.
Menurutnya, dalam daftar yang harus ditandatangani tidak tercantum rincian anggaran. Penandatanganan tersebut diminta kepada seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 orang.
Selain itu, para siswa juga meminta perbaikan fasilitas seperti wastafel yang rusak dan ketersediaan obat-obatan untuk kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).
“Wastafel banyak yang rusak. Kita juga menuntut ekstakulekuler supaya dikasih obat. Selama ini ada, tapi selalu ditalangin dengan kas PMR dulu. Tapi digantinya nggak full,” katanya.
BACA JUGA: Bupati Bekasi Minta Kades Ikut Awasi Penerapan Aturan Jam Malam Pelajar
Siswa lain, MRP (17), menuturkan bahwa sejak masuk sekolah pada 2023, ia dan siswa lain diminta infaq sebesar Rp20 ribu per hari untuk pengadaan pendingin ruangan di masjid sekolah. Namun, hingga kini pendingin ruangan tersebut tak kunjung terealisasi.
“Udah dimintai dari kelas 10, sampai sekarang belum ada AC. Sama uang non-akademik sama akademik, katanya untuk gedung kayak fasilitas sekolah ataupun lapangan gedung sama ekskul,” terang MRP.
MRP mengaku membayar uang gedung sebesar Rp500 ribu per tahun, namun pembangunan yang dijanjikan belum tampak. Ia juga menyebut dana UKS yang seharusnya cair bulan ini belum diberikan oleh pihak sekolah.
“Bayarnya per tahun (Rp500 ribu), tahun besoknya bayar lagi. Dan dana UKS ditahan dua bulan, seharusnya bulan ini dikasih cuma sama pihak kepala sekolahnya tidak dikasih,” katanya.
BACA JUGA: Pendidikan di Kabupaten Bekasi Butuh Perhatian Khusus
Para siswa berharap agar tidak ada lagi permintaan dana apapun oleh sekolah. Hal ini sejalan instruksi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan terhadap siswa.
“Semoga Kang Dedi dengar keresahan kita-kita. Semoga kasus-kasus ini bisa diselesaikan,” tuturnya. (ris)
