1 week ago
22
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses relokasi tiga SDN terdampak proyek pembangunan jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) II Selatan di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, kembali ke titik awal alias diulang. Usulan lahan relokasi yang diajukan sekolah sejak beberapa tahun lalu kini gugur dan harus diajukan ulang.
Hal ini terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Pendidikan, baru membentuk tim khusus yang melibatkan sekolah, pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.
Keputusan untuk kembali ke tahap awal disepakati dalam sosialisasi relokasi sekolah terdampak trase Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, berupa forum group discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan Dinas Pendidikan, Disperkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, pihak kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat.
BACA JUGA: Menanti Realisasi Janji Rieke Percepat Relokasi SDN Burangkeng 04 Setu
Tim ini dibentuk untuk mengatur proses relokasi SDN Burangkeng 03 dan 04 serta SDN Ciledug 03. Namun, pembentukan tim membuat proses sebelumnya gugur, sehingga para murid harus tetap belajar di gedung yang dekat proyek.
Seperti dialami SDN Burangkeng 04. Kepala SDN Burangkeng 04, Ace Komarudin, menjelaskan sebelum pembentukan tim, proses relokasi sudah sampai tahap validasi BPN, termasuk survei dan pengukuran lahan.
“Sudah ada tim yang menilai kelayakan, apakah tanah ini banjir, longsor, dan sebagainya. Itu sudah dilaporkan, tapi ternyata kemarin belum ada tim dan koordinasi. Baru kali ini tim dibentuk dari semua OPD,” ujar Ace usai menghadiri sosialisasi di SMPN 1 Setu, Senin (27/10).
Selama sembilan hari ke depan, pihak sekolah diminta mengusulkan tiga lokasi tanah pengganti, mulai Selasa (28/10) hingga Rabu (5/11). Tiga lahan pengganti itu harus memiliki luas minimal 3.000 meter persegi.
Setelah itu, BPN Kabupaten Bekasi akan melakukan survei dan pengukuran ulang. Ace menyatakan sekolah sudah menyiapkan tiga lokasi yang akan diusulkan.
“Harapan saya tim ini segera bekerja dengan baik dan cepat dibangunkan gedung di tempat yang baru, anak-anak murid udah gak nyaman sekarang,” katanya.
Kasus serupa terjadi pada SDN Ciledug 03. Sejak tiga tahun lalu, pihak sekolah sudah mengajukan relokasi dengan tiga pilihan lahan pengganti ke Dinas Pendidikan dan menghadiri beberapa musyawarah, namun tidak ada tanggapan serius. Kini, tim dari Dinas Pendidikan terbentuk dan pihak sekolah diminta mengusulkan ulang lahan pengganti.
BACA JUGA: Disdik Kurang Serius, Lahan Relokasi SDN Burangkeng 04 Setu Belum Ditentukan
Komite SDN Ciledug 03, Omad Hanafi, menjelaskan sebelumnya tiga lahan yang diajukan masing-masing seluas 2.300 meter persegi, 2.500 meter persegi, dan 2.500 meter persegi, tetapi kini diminta mengusulkan ulang dengan luas minimal 3.000 meter persegi maksimal diajukan 5 November 2025. Sekolah masih mencari solusi untuk memperluas lahan yang ada atau mencari lokasi baru.
“Inilah saya juga masih bingung. Kalau lokasi yang sama kan kita masih bisa untuk perluasan ke sampingnya. Makanya kita lagi berusaha bagaimana mestinya kita dengan masyarakat untuk memperluas lokasi yang kemarin diusulkan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Subtansi Pengembangan Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi, Undang, mengakui tim baru dibentuk dan akan mengurus lahan pengganti ketiga SDN tersebut.
“Hasil rapat ini bahwa sudah dibentuk kepanitiaan terkait dengan tanah relokasi pengganti dan terkait bidang-bidang tanah yang akan menjadi wacana relokasi,” tutur Undang.
Namun, terkait proses yang sebelumnya sudah masuk tahap validasi BPN, Undang menegaskan belum berwenang menyampaikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan bahwa tim dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk relokasi sekolah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan Tol Japek II Selatan.
“Hari ini (kemarin, red) kami baru pertama kali melakukan sosialisasi dalam bentuk FGD yang dihadiri sejumlah pihak untuk relokasi sekolah terdampak PSN pembangunan Jalan Tol Cibitung–Cimanggis,” kata Imam.
Imam menjelaskan, saat ini prosesnya dimulai dengan pihak sekolah, pemerintah desa setempat, komite sekolah, dan tokoh masyarakat yang bekerja sama menentukan lokasi yang sesuai dan tidak terlalu jauh dari murid yang saat ini bersekolah di lokasi eksisting.
“Kami memberikan kesempatan pihak sekolah, komite sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk menentukan minimal tiga lokasi sekolah dengan luas minimal 3.000 meter persegi,” kata Imam.
Setelah lokasi ditentukan, tim yang dibentuk melalui SK Bupati Bekasi akan turun meninjau dan melakukan pembahasan. Indikator utama yang digunakan adalah lokasi tidak rawan banjir dan dapat dijangkau oleh murid.
“Kami akan melakukan pengkajian, termasuk pengendalian banjir 50 tahun, lingkungan yang ramah untuk pendidikan, kesesuaian tata ruang, dan ketentuan hukum. Setelah itu, hasilnya akan kami laporkan kepada Bupati untuk ditetapkan,” ujar Imam.
Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pelaksana pembangunan jalan tol untuk melakukan pembayaran dan pembangunan sekolah yang direlokasi.
“Pemkab Bekasi hanya menentukan lokasi; pembayaran dan pembangunan sekolah dilaksanakan oleh pelaksana pembangunan tol,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua RW 05 Desa Ciledug, Nana Supriyatna, menyampaikan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi lahan yang luasnya sesuai ketentuan minimal 3.000 meter persegi.
“Lokasi yang kami rencanakan tetap tidak jauh dari SDN 03. Karena waktu mepet, kami harus kompak dalam menentukan lokasi agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar,” ujarnya. (ris/and)
