Perhimpunan HRD Bekasi: Job Fair Harus Melihat Kondisi Perusahaan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perhimpunan Human Resource Development (PHRD) Bekasi menilai Job Fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu dievaluasi, terutama dari sisi teknis penjaringan tenaga kerja. Evaluasi ini penting agar pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan teknologi dan memperhatikan kondisi produksi perusahaan di wilayah tersebut.

Ketua PHRD Bekasi, Doan Herison, menyampaikan bahwa sebagian besar perusahaan di Kabupaten Bekasi saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis global, termasuk akibat kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pandemi Covid-19, serta faktor lainnya. Hal ini berdampak pada terbatasnya perekrutan tenaga kerja.

BACA JUGA: Job Fair Pemkab Bekasi Ricuh, Sesama Pencaker Adu Jotos hingga Sesak Napas

“Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, karena semua punya niat baik. Hanya memang harus melihat secara dengan objektif kondisi perusahaan apa sedang baik-baik saja atau tidak,” ujar Doan.

“Jangan sampai karena satu-dua program akhirnya memaksakan, kasihan juga pencari kerja yang sudah datang jauh-jauh tapi kesempatan kerjanya sedikit,” imbuhnya.

Ia menambahkan, perusahaan yang membuka lowongan besar-besaran umumnya perusahaan yang baru beroperasi sehingga membutuhkan tenaga kerja banyak.

Biasanya, perusahaan baru lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk menjaring tenaga kerja.

BACA JUGA: Job Fair Kota Bekasi Diserbu 12 Ribu Pencaker, Lowongan Hanya 1.000 Posisi

Dalam situasi saat ini, lanjut Doan, perekrutan memang masih mungkin dilakukan, tapi lebih bersifat pengganti untuk pekerja yang masa kontraknya habis. Ia menanggapi anggapan bahwa Job Fair yang digelar Pemkab Bekasi baru-baru ini hanya formalitas.

“Kalau yang dibilang kemarin (Job Fair) itu formalitas, bagaimana ya, karena masing-masing perusahaan beda-beda. Contoh yaudahlah kami buka (lowongan), tapi mungkin untuk kebutuhan bulan depan atau enggak dua minggu lagi,” tambahnya.

Dirinya memastikan tidak ada keluhan dari rekan-rekan HRD terkait kericuhan dalam program Bekasi Pasti Kerja.

“Enggak, enggak ada. Kemarin itu, yang diposting di grup itu yang masalah rame-rame itu, beberapa teman-teman ada yang berdoa semoga mereka mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

BACA JUGA: 12 Ribu Pencaker Berebut 1.000 Loker di Job Fair Bekasi

“Ada juga yang bilang kenapa tidak pakai online aja, jadi banyak orang begini. Kan sudah pakai sistem barcode, ada sistem apa dan lain-lain, Ya rata-rata sih kemarin diskusinya seperti itu,” terang Doan.

Menurutnya, idealnya pendaftaran job fair dilakukan secara daring. Data pencaker diverifikasi terlebih dahulu oleh perusahaan, lalu diberi nomor antrean untuk mengikuti sesi tatap muka. Hal ini dapat mencegah penumpukan pengunjung.

“Kalau perusahaan saya sendiri memang lagi buka ada 12 lowongan. Tapi kalau untuk yang masif besar-besaran sampai puluhan ribu untuk di Bekasi kayaknya belum ada,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 350 perusahaan tergabung dalam Forum HRD Bekasi. Doan juga menegaskan bahwa perusahaan di wilayah ini tidak lagi membedakan pekerja lokal dan luar daerah. Sebab, pencaker datang dari berbagai daerah seperti Karawang, Kota Bekasi, hingga Jakarta.

“Intinya tidak ada perbedaan sekarang antara pekerja lokal dan dari luar. Seiring berjalannya waktu ya gen Z gitu-gitu aja mau dari jawa atau mana gen Z ya gitu-gitu aja,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Job Fair.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengevaluasi peran pihak pelaksana acara (EO) dan memperkuat sinergi dengan pihak keamanan, Kominfo dan stakeholder lain,” tandasnya. (ris)