Lambatnya Proses Rotasi-Mutasi Hambat Pembahasan KUA-PPAS 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lambatnya proses rotasi-mutasi di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai dapat menghambat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan bahwa pembahasan anggaran 2026 menjadi kurang efektif karena nasib ASN yang belum jelas.

“Ya sangat berpengaruh, karena ngomongin anggaran 2026 tapi nasib mereka (ASN) belum jelas, antara renstra, renja, RKPD. Bahasa mereka entar gua enggak ngejabat lagi, hal-hal ini yang dikhawatirkan,” ujar Ridwan, kepada Radar Bekasi, Rabu (22/10).

Pria yang akrab disapa Iwang ini menambahkan, situasi tersebut sebenarnya sudah menjadi peringatan DPRD sejak lama. Proses rotasi-mutasi semestinya selesai pada Oktober, namun hingga kini belum ada kejelasan.

“Harusnya Agustus atau September sudah bisa melakukan mutasi. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada. Kita enggak ngerti situasi yang terjadi,” ucapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi ini berharap proses renja, renstra, dan RKPD dibahas dengan pejabat baru di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar hasilnya maksimal.

“Kita berharap renstra, renja, dan RKPD disusun oleh pejabat baru. Bayangkan kalau renstra dibuat oleh pejabat lama yang takut diganti, tentu kerjanya setengah hati. Sementara APBD 2026 akan dilaksanakan oleh pejabat baru, jadi prosesnya tidak nyambung. Itu sangat disayangkan,” jelasnya.

Sebagai bagian tupoksi budgeting, Iwang menegaskan bahwa dirinya tidak memandang siapa pejabat yang berbicara tentang anggaran secara makro, asalkan pengelolaannya efektif dan efisien. Namun, sangat disayangkan jika perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh orang yang berbeda.

“Kalau saya tetap berpegang pada satu persoalan, selagi anda atau kita dipercaya oleh rakyat, dipercaya oleh negara, memegang jabatan. Maka lakukan jabatan itu dengan baik, di manapun posisinya, kapan pun, dan dengan siapa pun. Semangat ini harus dimiliki oleh yang lama maupun yang baru,” ungkapnya.

Sebagai pelayan masyarakat, politikus Partai Gerindra ini menegaskan, mereka ditantang untuk memikirkan kondisi pembangunan dengan anggaran serba sempit dengan pengurangan Transfer Kas Daerah (TKD) dan lain-lain. Dia menilai, jabatan ASN ini melekat sampai usia pensiun, sehingga tidak perlu berpikir politis karena patronnya adalah negara. Berbeda dengan politisi yang jabatannya hanya lima tahun, dan itu pun ada patron partai politik dan lain-lain.

“Saya berpesan dengan kondisi apapun, tetap berpikir maksimal dan berbuat maksimal, serta merencanakan hal-hal yang baik dengan kondisi yang sulit hari ini. Saya pikir semuanya nggak ada yang buntu ko, pemerintah pusat memotong anggaran kita (Kabupaten Bekasi) Rp1,3 sampai Rp1,5 triliun. Nah kita genjot lagi dong pendapatan, itu saja sederhana ko,” ucapnya.

“Hari ini (Rabu, red) saya dapat undangan ekspose pukul 13.00. Mungkin besok (Kamis, red) kita mulai bahas KUA PPAS, walaupun sangat terlambat,” sambung wakil rakyat dari arena tarung Dapil VI Kabupaten Bekasi itu. (pra)