Ketua DPRD Kritisi 100 Hari Zero Complain Wali Kota Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Sardi Efendi mengkritisi program Zero Complain dalam 100 hari kinerja Wali Kota Bekasi.

Menurut Sardi, masih banyak dijumpai persoalan, lampu jalan yang mati, infrastruktur jalan yang rusak, dan saluran air yang tersumbat, sehingga menunjukkan program tersebut belum dirasakan masyarakat Kota Bekasi.

“Yang terjadi jangan sampai program Zero Complain itu kenyataannya itu tidak tuntas persoalan-persoalannya, seperti bangunan di pinggir bantaran kali, bangunan-bangunan liar, di sepanjang jalan lampu mati, jalan rusak, saluran mampet ya, sama saja Zero Complain itu tidak sampai ke publik,” ungkap Sardi kepada Radar Bekasi beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Nuryadi Minta Rotasi Mutasi Pemkot Harus Berdasarkan Kompetensi

Sardi menilai seharusnya program Zero Complain yang dicanangkan, terdapat transparansi terkait laporan progres dalam pelaksanaannya.

“Harusnya Zero Complain yang janji Wali Kota itu sampaikan ke masyarakat Kota Bekasi, bahwa progresnya ini lho yang sudah dikerjakan sampaikan satu sampai sepuluh,” jelas Sardi.

Sardi menekankan agar Pemkot Bekasi menyampaikan laporan progres kinerja secara jelas kepada masyarakat, sehingga pelaporan tersebut bisa menjadi dasar dalam menilai dukungan Operasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kinerja Wali Kota.

“Nah dari penjabaran sepuluh progres itu dikerjakan oleh Dinas mana saja?, Nah berarti Zero Complain itu ditindaklanjuti oleh Dinas terkait atau OPD terkait, berarti opd ini mendukung kinerja Wali Kota,” pungkas Sardi.

Menanggapi 100 hari kerja sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menjelaskan program Zero Complain yang dicanangkan merupakan sarana motivasi untuk mempercepat proses perbaikan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kota Bekasi, walaupun tidak semua hal bisa langsung sempurna.

“Sejak awal kami menargetkan semangat Zero Complain bukan semua hal sempurna dalam sekejap, tetapi sebagai motivasi untuk mempercepat perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Harris, di Plaza Patriot saat upacara peringatan hari lahir Pancasila, Senin (2/6/2025).

Harris menyampaikan setelah 100 hari kerja, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pendataan itu nantinya Pemkot Bekasi akan memfokuskan prioritas terkait penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan penertiban bangunan liar (bangli) di Kota Bekasi.

“Saya kira memang banyak hal yang harus kita tingkatkan, setelah 100 hari kita memang kebanyakan hal-hal pendataan terhadap kebutuhan masyarakat, karena persoalan yang ada saya kira ke depan kita sudah punya datanya dan tentu prioritas kita tadi, untuk penanggulangan banjir, sampah, dan juga bangunan liar yang ada di Kota Bekasi,” ucap Harris.

Selain memfokuskan penanggulangan banjir, sampah dan penertiban bangli, ia juga menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat, di sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus utama pemerintah, untuk mewujudkan kualitas hidup warga Kota Bekasi yang lebih baik.

“Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana kita akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas,” kata Harris. (cr1)