Gerindra Kabupaten Bekasi Dorong Keterlibatan Bawaslu di Pilkades: Jaga Marwah Demokrasi, Cegah Politik Uang

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Petinggi DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi mendorong keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2026 mendatang.

Kehadiran Bawaslu dinilai penting untuk menjaga marwah demokrasi, membantu proses pengawasan, serta mencegah praktik politik uang dalam Pilkades.

Hal tersebut disampaikan saat jajaran Bawaslu melakukan kunjungan ke sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi di Ruko Icon City, Cikarang Pusat, Sabtu (13/7). Hadir dalam agenda itu Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi.

“Kita mendorong supaya ada pengawasnya dalam konteks proses maupun hasil dari Pilkades di Kabupaten Bekasi,” ujar Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Minggu (13/7).

“Ini hal-hal yang mesti kita bangun supaya indikator demokrasi lebih positif, bukan lagi berseliweran money politic atau politik uang yang bisa merusak hasil dari moment politik demokrasi di Pilkades,” sambung pria yang akrab disapa Iwang ini.

Ia menyebut, usulan mengenai pelibatan Bawaslu dalam Pilkades telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

Meskipun regulasi belum mendukung sepenuhnya, menurutnya Bawaslu tetap bisa berkontribusi dalam bentuk pelatihan atau nasihat kepada panitia Pilkades.

“Saya sudah berkonsultasi dengan beberapa pihak, memang nomenklaturnya tidak mendukung ini, tapi peran serta Bawaslu di Pilkades mungkin memberikan pelatihan dan masukan. Bukan sebagai pengawas aktif, cuma sekadar pengawasan,” ucapnya.

Saat kunjungan tersebut pihaknya juga mendukung usulan penambahan anggaran dana hibah Bawaslu  2026 mendatang. Dimana tahun 2025, hibah untuk Bawaslu dari Pemkab Bekasi sebesar Rp900 juta.

“Ini sangat penting, karena Bawaslu mempunyai tugas untuk memberikan indikator positif demokrasi di Kabupaten Bekasi, terkait dengan perkara money politic. Apalagi dalam Pilkades,” bebernya.

Selain itu, kata Iwang, agenda kunjungan Bawaslu sekaligus menegaskan komunikasi Bawaslu dan Partai Politik tidak hanya sebatas momentum pesta demokrasi lima tahunan.

“Kita menyambut baik silaturahmi yang dilakukan Bawaslu ke Partai Gerindra. Kita juga tidak ingin komunikasi Bawaslu ke partai politik cuma siklus lima tahunan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu turut melakukan sosialisasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu mendatang, serta memaparkan evaluasi kinerja mereka selama Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024.

“Pada prinsipnya, kita mensupport kegiatan-kegiatan Bawaslu selama tidak ada aktivitas demokrasi politik, baik Pilkada maupun Pemilu. Dan kita mendukung supaya Bawaslu itu menjadi penjaga indikator demokrasi di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya. (adv/pra)