6 hours ago
9
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga 30 April 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp11,9 triliun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara sebesar Rp48,39 triliun atau 25,67 persen dari target, sementara belanja negara mencapai Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari pagu anggaran.
Capaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung oleh perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Jawa Barat.
Hingga 30 April 2026, Penerimaan Negara tercatat tumbuh sebesar 3,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh sebesar 3,93 persen (yoy) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat sebesar 0,65 persen (yoy).
“Dari sisi perpajakan, sejumlah sektor ekonomi menjadi pendorong utama pertumbuhan penerimaan, antara lain sektor Administrasi Pemerintahan yang tumbuh 32,94 persen, sektor Keuangan dan Asuransi 31,46 persen, Jasa Profesional 28,85 persen, Transportasi dan Pergudangan 24,33 persen, serta sektor Perdagangan 15,07 persen. Pertumbuhan ini didukung meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya selama periode Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026,” jelas Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah.
Kontribusi Kanwil DJP Jawa Barat III juga menjadi salah satu pendorong kinerja penerimaan negara di Jawa Barat. Hingga 30 April 2026, realisasi penerimaan neto Kanwil DJP Jawa Barat III mencapai Rp10,23 triliun atau 28,1 persen dari target tahunan, tumbuh sebesar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi belanja negara, hingga akhir April 2026 realisasi mencapai Rp37,20 triliun atau tumbuh sebesar 0,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terutama ditopang oleh Belanja Kementerian/Lembaga yang meningkat sebesar 25,53 persen, termasuk pertumbuhan Belanja Modal yang mencapai 108,97 persen.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga 30 April 2026 tercatat sebesar Rp24,34 triliun atau mencapai 39,81 persen dari pagu anggaran, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 9,67 persen (yoy). Penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp23,79 triliun atau 40,16 persen dari pagu dan terkontraksi sebesar 0,97 persen (yoy), sedangkan Dana Desa terealisasi sebesar Rp550,13 miliar atau 28,80 persen dari pagu dan mengalami kontraksi sebesar 81,20 persen (yoy).
Tingginya kontraksi Dana Desa dipengaruhi oleh penyaluran yang baru dimulai pada Maret 2026 setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
Selain menjaga stabilitas fiskal, APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Sementara itu, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13.159 penerima dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp1,66 triliun.
Di sisi pemberdayaan masyarakat, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 5.970 koperasi dengan pemetaan gerai aktif sebesar 52,60 persen. Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di 20 lokasi dengan total 43 unit sekolah yang terdiri atas 13 SD, 20 SMP, dan 10 SMA.
Program revitalisasi sekolah terus berjalan dengan realisasi 1.625 unit dari target 1.699 unit sekolah di Jawa Barat. Selain itu, Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor sejak tahun ajaran 2025.
Program ketahanan pangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi sebesar Rp1,697 triliun dan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton.
Dari sisi makroekonomi regional, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 5,79 persen (yoy), yang didorong oleh sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama. Tingkat inflasi pada April 2026 juga tetap terkendali pada level 2,49 persen (yoy).
Di tengah dinamika ekonomi global, APBN Regional Jawa Barat terus berperan sebagai shock absorber sekaligus instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan negara yang tetap terjaga dan belanja negara yang semakin produktif. Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, adaptif, dan kredibel guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
