Komisi IV: Ketua KPAD Harus Paham Kondisi Lapangan

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menekankan pentingnya sosok yang memahami kondisi lapangan untuk menduduki jabatan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Ramdan, mengatakan Ketua KPAD idealnya merupakan sosok yang memiliki pengalaman langsung dan keterlibatan dalam dinamika masyarakat. Menurutnya, figur tersebut harus terbiasa bekerja di lapangan serta memahami berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi.

“Ketua KPAD itu tentunya harus orang yang sudah mengerti lapangan Kabupaten Bekasi, dan kalau bisa dia sudah dalam struktur tim Boby kepada Radar Bekasi, Minggu (24/5).

Ia menilai, kedekatan dengan masyarakat menjadi faktor penting agar KPAD dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Sebab, masih banyak masyarakat yang enggan melapor jika lembaga dianggap terlalu elitis dan jauh dari rakyat.

“Komisioner KPAD harus biasa bermasyarakat, karena kadang orang tidak berani membuat laporan jika pengurusnya terkesan elitis,” katanya.

Menurut Boby, KPAD merupakan lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, para anggotanya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan aktif dalam kegiatan sosial agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut meningkat.

Selain itu, ia menambahkan Ketua KPAD juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat di tengah perkembangan teknologi informasi yang membuat arus pelaporan masyarakat semakin cepat.

“Sekarang masyarakat sangat mudah melaporkan kejadian. Bahkan tanpa datang ke dinas, mereka cukup speak up di media sosial, dan itu bisa menjadi masukan bagi KPAD,” jelasnya.

Ia menilai meningkatnya keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi harus dimanfaatkan oleh seluruh unsur pemerintahan, tidak hanya KPAD, tetapi juga DPRD dan instansi lainnya.

Karena itu, Boby mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan maupun aspirasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, demi perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah.

“Intinya masyarakat harus berani speak up, tidak perlu malu untuk melaporkan apa saja yang perlu dirapikan dari unsur pemerintahan,” tandasnya. (pra)