4 hours ago
12
RADARBEKASI.ID, BEKASI — Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) langsung diserbu calon siswa sejak pendaftaran dibuka. Namun di balik tingginya minat masyarakat terhadap sekolah unggulan tersebut, muncul kekhawatiran lahirnya kembali stigma sekolah favorit dan nonfavorit. Program itu juga dinilai berpotensi menggeser akses pendidikan berbasis domisili.
Sejak pendaftaran dibuka pada 25 Mei, masyarakat mulai memburu informasi penerimaan siswa di 41 sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Maung di Jawa Barat. Tiga di antaranya berada di wilayah Bekasi, yakni SMAN 1 Bekasi, SMAN 2 Tambun Selatan, dan SMKN 2 Kota Bekasi.
SMAN 1 Bekasi bahkan mulai diserbu calon siswa dan orang tua dari berbagai daerah, termasuk luar Kota Bekasi.
“Beberapa hari kemarin cukup ramai. Bahkan bukan hanya dari Bekasi, ada juga yang datang dari Kabupaten Bekasi sampai Karawang,” ujar Wakil Kepala SMAN 1 Bekasi, Sukiman, Jumat (22/5).
Berbeda dengan sistem penerimaan berbasis domisili, Sekolah Maung mengutamakan jalur prestasi. Seleksi dibuka melalui potensi akademik, prestasi akademik, hingga non-akademik.
“Semuanya murni pertimbangannya berdasarkan prestasi yang dimiliki,” katanya.
Tahun ini SMAN 1 Bekasi diperkirakan menerima 384 siswa yang dibagi dalam 12 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 32 siswa.
Status sebagai Sekolah Maung membuat sekolah itu kembali dipandang sebagai sekolah elite. Apalagi SMAN 1 Bekasi sebelumnya pernah menyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan memiliki kelas akselerasi.
“Dari pengalaman itu kami mencoba mencari konsep ideal sekolah Maung ke depan,” ujar Sukiman.
Lonjakan minat masyarakat diprediksi bakal semakin tinggi. Kondisi itu sekaligus memunculkan persaingan ketat antarcalon siswa demi bisa masuk sekolah unggulan tersebut.
Untuk mencegah praktik curang dalam proses seleksi, pihak sekolah mengklaim seluruh panitia penerimaan siswa telah menandatangani pakta integritas bermaterai.
“Kalau ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi yang harus diterima,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan menyebut pemerataan pendidikan harus tetap menjadi fokus di tengah berjalannya kebijakan sekolah Maung. Menurutnya, Gubernur Jawa Barat memiliki tujuan dengan adanya sekolah Maung ini.
Saat ini kata dia, banyak hal yang masih harus dipersiapkan untuk membedakan sekolah Maung dengan sekolah reguler lainnya, dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga kurikulum yang akan digunakan. Kehadiran sekolah Maung ini diharapkan berbuah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kita lihat progres ini mulai dari awal pendaftaran sampai nanti pelaksanaannya seperti apa, dilihat dan dievaluasi sama atau tidak dengan yang diharapkan Gubernur,” ucapnya.
Pada masa pendaftaran yang dimulai hari ini, ia mengingatkan banyaknya jumlah pendaftar yang akan mengakses sistem SPMB.
“Karena dengan ditunjukkannya beberapa sekolah saja, ini yang daftar pasti banyak, rebutan, dan ini hampir terjadi setiap tahun. Jangan sampai sistim informasinya menjadi penyebab lambatnya pelayanan atau terjadi stag,” ungkapnya.
Ia meminta agar sistem dipastikan telah siap, serta menyiapkan alternatif jika terjadi kendala, termasuk menyiapkan mekanisme pendaftaran yang dapat diakses secara manual saat terjadi kendala pada sistem.
Sekolah Maung disebut menjadi bagian dari transformasi sekolah unggulan di Jawa Barat untuk memberikan layanan lebih optimal bagi siswa berprestasi. Penerimaan siswa baru sekolah Maung dipastikan berbeda dengan sekolah reguler lainnya, menggunakan jalur prestasi sebagai mekanisme utama penerimaan siswa baru.
“Untuk Sekolah Maung, SPMB-nya dimulai lebih dulu dan tidak ada lagi jalur domisili seperti di sekolah reguler,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Purwanto dilansir dari laman resmi Disdik Jabar.
Satuan pendidikan yang masuk dalam program sekolah Maung ini berdasarkan usulan cabang dinas pendidikan serta hasil verifikasi tim di masing-masing kabupaten atau kota.
Program ini kata dia, bertujuan mengembalikan citra sekolah-sekolah negeri unggulan agar kembali menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus menjadi alternatif bagi siswa berprestasi. Lewat program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memastikan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Bayangkan kalau mereka yang kemampuan ekonominya rendah tetapi berprestasi, mereka harus dilayani dengan baik oleh pemerintah. Ini bentuk inklusivitas kita dalam melayani anak-anak berprestasi yang membutuhkan perhatian,” katanya.
Dalam perjalanannya, Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi pelaksanaan program ini secara berkala, termasuk efektivitas 41 sekolah yang telah ditetapkan di tahap awal. Purwanto menegaskan sekolah Maung ini tidak menganulir jalur prestasi di sekolah reguler.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membantah Sekolah Maung akan menciptakan kesenjangan pendidikan. Kepala Disdik Jabar Purwanto menegaskan program tersebut justru memberi ruang bagi siswa berprestasi, terutama non-akademik, yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Anak-anak berprestasi itu juga harus mendapatkan layanan dan perhatian yang baik,” ujar Purwanto belum lama ini.(sur)
