1 week ago
29
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah derasnya arus informasi yang membanjiri gawai warga setiap detik, kebenaran justru kerap tertinggal. Berita berlomba menjadi cepat, bukan tepat. Fakta sering kali dikalahkan oleh sensasi, dan akurasi dikorbankan demi klik. Dalam kondisi seperti inilah jurnalisme diuji secara paling nyata.
Di Bekasi, ketika linimasa publik semakin bising oleh kabar setengah matang, Radar Bekasi memilih tetap berdiri dengan mesin cetaknya, bukan untuk nostalgia, melainkan untuk menjaga nalar publik.
Transformasi digital memang tidak terelakkan. Cara masyarakat mengakses informasi telah berubah drastis. Media sosial dan platform digital menjadi rujukan utama, terutama bagi masyarakat perkotaan seperti Bekasi.
Namun perubahan ini juga membawa konsekuensi serius, banjir informasi tanpa saringan, hoaks yang beredar lebih cepat dari klarifikasi, serta algoritma yang menentukan apa yang layak dibaca, bukan berdasarkan kepentingan publik, melainkan potensi viral.
Tokoh Pers Indonesia, Bagus Sudarmanto, menyebut dunia pers nasional sedang berada di persimpangan berbahaya menjelang 2026. Era media baru membuka ruang partisipasi luas, tetapi pada saat yang sama menekan kerja jurnalistik dari berbagai arah.
“Kecepatan mengalahkan verifikasi, popularitas menyaingi akurasi, dan algoritma lebih menentukan visibilitas berita dibandingkan nilai kepentingan publik,” ujarnya.
Bagi Bagus, persoalan jurnalisme hari ini bukan sekadar teknologi. Lebih dari itu, ada krisis etika dan legitimasi profesi. Jurnalis tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus bertahan di tengah tekanan ekonomi, ancaman digital, keselamatan kerja, hingga menurunnya kepercayaan publik.
Jika tidak disikapi dengan refleksi yang jernih, transformasi digital justru akan menggerus jurnalisme menjadi sekadar produksi konten, bukan lagi pilar demokrasi.
Data Dewan Pers menunjukkan realitas yang timpang. Dari lebih 5.019 perusahaan pers yang terdaftar, sekitar 77,43 persen merupakan media siber. Media cetak hanya tersisa sekitar 10,5 persen. Dominasi media online mencerminkan perubahan pola konsumsi berita, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: apakah publik benar-benar mendapatkan informasi yang berkualitas?
Persoalan ekonomi menjadi tantangan paling keras. Media, khususnya media lokal, dipaksa bertahan dalam ekosistem yang tidak adil. Ketergantungan pada trafik dan iklan digital membuat banyak redaksi berada di posisi lemah. Sementara itu, platform global seperti Google dan Meta menguasai sekitar 75 persen pendapatan iklan digital di Indonesia. Media lokal hanya kebagian sisa, tetapi tetap dituntut memproduksi berita berkualitas dengan sumber daya yang terbatas.
Tekanan terhadap kebebasan pers pun berubah wajah. Bukan lagi hanya ancaman fisik, tetapi tekanan digital dan struktural. Media dituntut cepat agar tidak ditinggalkan pembaca. Namun kecepatan yang tidak dibarengi verifikasi justru mempercepat penyebaran disinformasi. Tantangan lain datang dari menurunnya profesionalisme sebagian pelaku media, tekanan algoritma terhadap independensi redaksi, persoalan etika di era kecerdasan buatan (AI), hingga kepercayaan publik yang terus tergerus.
Dalam situasi inilah media cetak justru menemukan relevansinya. Menurut Bagus, media cetak tidak seharusnya ikut terjebak dalam perlombaan kecepatan. Nilai utamanya terletak pada kedalaman analisis, kurasi informasi, dan kredibilitas. “Di tengah banjir informasi dan logika viral, media cetak penting menerapkan slow journalism. Tujuannya membantu masyarakat berpikir, bukan sekadar bereaksi,” tegasnya.
Radar Bekasi berupaya mengambil peran tersebut. Dengan fokus pada isu-isu lokal, Radar Bekasi menjaga akurasi setiap informasi dan menyajikan analisis yang lebih dalam, bukan sekadar mengabarkan peristiwa, tetapi menjelaskan konteks dan dampaknya bagi warga Bekasi.
Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik Institute for Development and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menegaskan media massa memiliki peran strategis dalam membangun peradaban. Dalam konsep pentahelix, media menjadi salah satu elemen penting pembangunan kota. Pemerintah, kata Riko, tidak bisa hanya mengandalkan media sosial yang sarat bias dan kepentingan. Media massa dibutuhkan untuk menghadirkan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. “Bahwa media adalah bagian dari penciptaan peradaban yang baik,” ucapnya.
Riko juga mengingatkan, tantangan terbesar hari ini adalah masyarakat yang “haus informasi”, tetapi tidak semuanya memiliki akses dan kemampuan untuk memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Dalam kondisi ini, akurasi menjadi kunci utama agar media massa tetap bertahan, meskipun digempur media sosial.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan. Ia menegaskan media massa masih menjadi pilar demokrasi. Tidak semua peristiwa dan persoalan warga bisa langsung ditangkap pemerintah. Media berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. “Dengan media, pemerintah bisa mengetahui isu-isu yang tidak selalu terlihat dari balik meja birokrasi,” ujarnya.
Di era digital, Dicky menilai media baik cetak maupun digital tetap memiliki ruang hidup selama menjaga sikap kritis dan berimbang. “Cara boleh berubah, tapi fungsinya jangan hilang. Media perlu mengkritik, mengingatkan, bukan membangun opini yang justru menjauh dari kepentingan publik,” katanya.
Di tengah bisingnya linimasa dan kabar instan yang belum tentu benar, keberadaan media cetak seperti Radar Bekasi menjadi pengingat bahwa informasi bukan sekadar soal cepat, tetapi soal tanggung jawab. Karena demokrasi tidak dibangun dari berita viral, melainkan dari fakta yang dijaga dengan integritas.(sur)
