Warga Geruduk Fasilitas RDF TPST Bantargebang, Tuntut Diprioritaskan jadi Tenaga Kerja

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan warga menggeruduk fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) milik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi, Rabu (16/7). Dalam aksi unjuk rasa itu, warga Bantargebang meminta diprioritaskan sebagai tenaga kerja di fasilitas pengolahan sampah milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Sejak pagi, warga—terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga mantan pekerja proyek RDF—berkumpul di depan gerbang utama RDF. Mereka menyuarakan kekecewaan karena merasa diabaikan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, meskipun selama bertahun-tahun telah hidup berdampingan dengan timbunan sampah Ibu Kota.

BACA JUGA: Ribuan Warga Desa Taman Rahayu Setu Belum Terima “Uang Bau” TPST Bantargebang

“Saya sempat bekerja saat RDF masih tahap uji coba. Katanya nanti dipanggil lagi, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Yang dipanggil malah orang luar,” kata Rinansyah, salah satu warga yang ikut aksi.

Menurutnya, sekitar 250 warga mengalami nasib serupa. Mereka pernah bekerja selama beberapa hari hingga sebulan saat proyek masih berjalan, namun tidak lagi dilibatkan ketika RDF resmi beroperasi.

Keluhan juga datang dari Hepi Khairulsaleh, warga Sumur Batu. Ia menyoroti sistem rekrutmen berbasis daring yang dinilai tidak ramah bagi warga lokal.

“Rekrutmen online ini menyulitkan. Banyak warga di sini tidak mengerti cara daftar online. Akhirnya yang masuk malah dari luar daerah,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat Cari Solusi untuk Atasi Persoalan Sampah di TPST Bantargebang

Hepi menilai, janji awal saat pembangunan RDF tidak ditepati. Warga semula dijanjikan akan diprioritaskan bekerja karena merupakan pihak yang paling terdampak langsung dari keberadaan TPST. Ia mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan secara luring dan melibatkan tokoh masyarakat setempat seperti LPM, karang taruna, atau pihak kelurahan untuk menjamin transparansi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi warga dan akan segera menindaklanjuti.

“Kami sepakat bahwa warga sekitar harus diutamakan. Saat ini tersedia 37 posisi yang terbuka, mulai dari operator alat berat hingga petugas 3R dan sekuriti,” ujarnya.

Namun Agung menegaskan, rekrutmen tetap mempertimbangkan profesionalitas dan kompetensi.

BACA JUGA: Dua Flyover ‘Syarat’ Perpanjangan Kerja Sama TPST Bantargebang

“Kalau ingin jadi operator alat berat tapi tidak punya sertifikat, tentu tidak bisa kami terima. Begitu pula untuk posisi sekuriti tanpa pelatihan. Kami selektif, tapi tetap prioritaskan warga sekitar,” katanya.

Untuk menjamin keabsahan data pelamar, DLH DKI akan membentuk forum bersama yang melibatkan perwakilan warga, aparat kelurahan, dan tim rekrutmen. Tujuannya, memastikan pelamar benar-benar berasal dari lingkungan RDF.

Terkait warga yang sebelumnya sempat bekerja saat masa konstruksi dan merasa dijanjikan akan dipanggil kembali, Agung menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan oleh kontraktor, bukan UPST.

“Perekrutan saat uji coba merupakan tanggung jawab kontraktor, dan sifatnya harian. Setelah proyek diserahterimakan, kewenangan perekrutan berpindah ke UPST dan tidak ada janji kelanjutan dari pihak kami,” tandasnya.(rez)