1 week ago
26
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah tiga bulan beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan roda usahanya.
Salah satunya adalah belum terealisasinya permodalan yang dijanjikan pemerintah pusat melalui skema Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua KKMP Jatimakmur, Ismail, menjelaskan bahwa koperasi ini merupakan bagian dari program nasional yang melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Pangan.
“Kebetulan di Jatimakmur ini salah satu kelurahan yang ada di Kota Bekasi yang menjadi percontohan dan sudah dilaksanakan launchingnya atau peresmian oleh Bapak Presiden melalui daring pada 21 Juli 2025 yang lalu. Itu menjadi 134 kelurahan Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk dari sebanyak 80.000 se-Indonesia,” jelas Ismail, Minggu (26/10).
BACA JUGA: Kelurahan Padurenan Siapkan Pembangunan Koperasi Merah Putih
Gedung yang kini menjadi sekretariat KKMP Jatimakmur merupakan eks bangunan Puskesmas Pembantu yang sudah lama tidak aktif digunakan untuk pelayanan kesehatan.
“Gedung atau gerai sekretariat Koperasi Kelurahan Merah Putih Jatimakmur ini berasal dari gedung eks Puskesmas pembantu Kelurahan Jatimakmur yang saat itu tidak aktif digunakan untuk pelayanan kesehatan tapi sebagai gudang. Kami berkoordinasi dengan pemerintah, dan alhamdulillah kami mendapat pinjaman gedung ini untuk operasional koperasi,” tutur Ismail.
Selama tiga bulan berjalan, koperasi ini dikelola oleh tujuh orang pengurus aktif. Namun, operasionalnya masih terbatas karena dukungan permodalan belum terealisasi sebagaimana rencana awal.
“Kami pengurus ada tujuh orang, ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, dan wakil sekretaris. Harapan kami, koperasi Merah Putih ini bisa sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, yakni memutus rantai pasok,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih sendiri diharapkan memiliki tujuh gerai utama, seperti gerai Bulog, ID Food, Pertamina, perbankan, Kimia Farma, Pos Indonesia, hingga layanan kesehatan. Namun hingga kini, sebagian besar kemitraan tersebut belum berjalan optimal.
“Inilah yang perlu kami pengurus curhatkan. Kami berharap apa yang menjadi skema koperasi Merah Putih segera terealisasi. Himabara atau pemerintah menyediakan anggaran untuk dipinjamkan ke koperasi melalui bank yang ditunjuk. Tapi 3 bulan kami berjalan, permodalannya belum terealisasi,” ungkapnya.
Kendala utama yang dihadapi koperasi adalah mahalnya biaya distribusi saat membeli barang dari BUMN seperti Bulog.
“Kami ingin belanja ke Bulog ada beras SPPH dan minyak goreng subsidi, tapi kami dikenakan ongkir Rp500 ribu per pengiriman, padahal keuntungannya kecil. Jadi hasil jualan hanya bisa untuk bayar ongkir,” keluh Ismail.
Karena itu, pengurus koperasi kini mulai mencari alternatif dengan menggandeng sektor swasta dan UMKM lokal agar kegiatan usaha tetap berjalan.
“Kami juga bangun kerja sama dengan pihak swasta dan artinya menguntungkan bagi masyarakat dan koperasi. Contohnya minyak goreng Gonusa dari warga sini, mereka antar gratis. Jadi kami pilih itu,” katanya.
Untuk menutup biaya operasional, para pengurus melakukan iuran mandiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.
“Kami menetapkan simpanan pokok Rp500 ribu dan simpanan wajib Rp50 ribu per bulan. Itu disepakati bersama 54 pendiri. Uang itu untuk biaya operasional harian,” ujar Ismail.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, antusiasme masyarakat terhadap koperasi ini masih ada, meskipun stok barang di gerai saat ini kosong.
“Banyak masyarakat yang menanyakan dan kami sampaikan apa adanya kalau kendalanya dari permodalan. Kami berharap kerja sama dengan pihak swasta bisa membantu. Bahkan Dirjen Pangan juga sudah memperbolehkan kami bekerja sama dengan swasta selama menguntungkan bagi koperasi,” katanya.
Ismail juga berharap, pemerintah pusat segera memberikan kemudahan regulasi dan realisasi pendanaan agar koperasi Merah Putih benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
“Kami berharap apa yang menjadi program Bapak Prabowo dan Mas Gibran dapat memberikan kemudahan regulasi. Kami sedang menyusun proposal bisnis agar bisa diverifikasi dan layak untuk mendapat pinjaman. Mudah-mudahan sebelum berakhirnya 2026 ini sudah terealisasi,” pungkasnya. (rez)
