Polri dan Ombudsman Sinergi Bangun Kepercayaan Publik

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gedung Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung terasa berbeda pada Senin pagi, 20 Oktober 2025. Suasana ruang pertemuan yang biasanya dipenuhi laporan dan telaah pelayanan publik hari itu diramaikan oleh hadirnya 20 peserta didik Sespimma Polri Angkatan 74. Dengan seragam rapi dan penuh antusiasme, mereka mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) dalam format Focus Group Discussion (FGD).

Mereka datang sebagai bagian dari 104 peserta didik yang melaksanakan KKP di berbagai instansi di Jawa Barat. Namun Pokjar 5 memilih Ombudsman sebagai ruang belajar karena satu alasan utama: mendalami bagaimana layanan publik harus berjalan untuk menjamin hak masyarakat terpenuhi. Tema yang mereka bawa bukan sekadar slogan: “Sinergitas Polri dan Ombudsman Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat.”

Kepala Ombudsman Jabar, Dan Satriana, beserta jajarannya menyambut hangat. Mereka membagikan pengalaman langsung tentang dinamika pengawasan layanan, termasuk pengaduan yang paling banyak menyentuh instansi kepolisian. Polri masih kerap dipandang lembaga yang menegangkan bagi masyarakat’ bahkan di saat masyarakat membutuhkan layanan dan perlindungan.

Di sinilah para peserta didik Sespimma mencoba menata ulang perspektif. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berdiskusi soal bagaimana aparat kepolisian harus hadir dengan profesionalisme dan empati. Bahwa pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal kepercayaan dan keberanian masyarakat untuk datang mencari keadilan.

Perwira Pengawas Kombes Pol. Tommy Bambang Irawan, yang hadir mewakili Kasespimma Brigjen Pol. Sonny Irawan, menegaskan pentingnya momentum ini. Menurutnya, pengetahuan yang diraih di Ombudsman harus menjadi bekal saat para perwira kembali ke wilayah tugas masing-masing.

“Pemahaman terhadap mekanisme pelayanan publik dan pengawasan Ombudsman akan menjadikan setiap anggota Polri lebih peka serta profesional dalam melayani, tanpa pandang status sosial,” ujarnya menutup sesi.

Di ujung acara, harapan tumbuh: bahwa langkah kecil ini dapat memperlebar jalan menuju pelayanan publik yang lebih manusiawi. Sebuah upaya bersama menjahit kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.(*/Mif)