RADARBEKASI,ID, BEKASI – Penyerahan dua aset milik Perumda Tirta Bhagasasi kepada Pemerintah Kota Bekasi tinggal menghitung hari. Namun di balik alih kelola layanan air bersih di Cabang Rawalumbu dan Cabang Pembantu Setiamekar yang mencakup sekitar 14 ribu sambungan pelanggan (SL), manajemen Tirta Bhagasasi mengklaim telah menyiapkan strategi mitigasi untuk meminimalisir dampak kehilangan aset.
Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Effendi Zarkasih, menyebut bahwa pihaknya telah mengantisipasi kehilangan SL dengan membuka wilayah layanan baru. Salah satunya melalui pengembangan jaringan di Perumahan Harvest yang dalam waktu dekat akan melayani 7.400 sambungan pelanggan.
Penyerahan dua aset Perumda Tirta Bhagasasi tinggal menghitung hari. Sekitar 14 ribu sambungan pelanggan yang ada pada Cabang Rawalumbu dan Cabang Pembantu Setiamekar akan beralih menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi pada Juli mendatang.
BACA JUGA: Rencana Tukar Guling Aset Kota dan Kabupaten Bekasi Muncul Lagi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan penyerahan kedua aset yang membidangi kebutuhan air bersih ini telah melalui proses panjang sejak tahun 2022 lalu. Tri tidak ingin, aset diserahkan dalam kondisi kosong tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang memumpuni di bidangnya.
“Jangan sampai juga menyerahkan aset itu dalam kondisi yang kosong Ada tulisannya, nggak ada barangnya,” ucap Tri kepada Radar Bekasi, Selasa (24/6).
Tri menegaskan, proses verifikasi harus dilakukan dengan matang. Tujuannya selain agar pelayanan air bersih ketika sudah diserahterimakan tidak menurunkan kualitas serta kuantitas dan tidak kembali menjadi temuan bagi kedua Pemerintahan di kemudian hari.
“Betul-betul kita verifikasi Sehingga nanti pada saat memasukan ini ke dalam buku itu tidak akan ada kendala jadi tidak ada, kemudian ada menserahkan terkait dengan bagaimana kita menghilangkan aset-aset yang ada. Walaupun secara nilai sudah kita sepakatkan, sudah kita selesaikan,” tambahnya.
BACA JUGA: Aset Perumda Tirta Bhagasasi Hilang, PAD Terancam Jomplang
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang juga menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan proses verifikasi agar Pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi bisa sama-sama berkembang dalam melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Termasuk dua aset lainnya yakni Cabang Pondok Gede dan Cabang Pondok Ungu yang akan diserahkan.
“Jadi saya juga tekankan tadi ke Tirta Bagasasi. Iya udahlah kata saya, kalaupun misalkan dua aset itu bulan 12 kita serahkan. Nanti kita kan punya pengembangan-pengembangan lainnya” terang Ade.
Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi mengungkap selain dua aset Cabang Rawalumbu dan KCP Setiamekar yang akan diserahkan pada Juli nanti, dari hasil rapatnya bersama dua kepala daerah menyatakan bahwa dua aset lainnya Cabang Pondok Gede dan Cabang Pondok Ungu akan diserahkan pada Desember 2025.
BACA JUGA: Perumda Tirta Bhagasasi Pasang Pipa Interkoneksi untuk Tingkatkan Pelayanan
Disinggung soal keuntungan dari empat cabang yang telah diserahkan pada 2023 lalu, Aweng sapaan akrabnya mengklaim bahwa sudah mendekati keuntungan meski belum signifikan. Disisi lain, Aweng juga mengungkap kebutuhan SDM sangat diperlukan dari empat aset yang akan diserahkan.
“Kalau keuntungan sih pasti ada. Kita lebih kepada kebutuhan kita interkoneksi jaringan. Jadi agar kemudian diseluruh wilayah itu bisa dilayani oleh kita sendiri,” tutur Ali.
Terpisah, Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Effendi Zarkasih mengungkap telah memitigasi kehilangan aset sekitar 14 ribu SL di waktu mendatang. Dalam waktu dekat, sekitar 7.400 SL akan dilayani oleh Perumda Tirta Bhagasasi di Perumahan Harvest. Sehingga dapat menutupi sekitar 50 persen dari kehilangan aset pada Juli mendatang.
“Artinya dengan penyelangan 14 ribu pelanggan, hampir 50 persen sudah kita tutup. Terpenuhi dalam waktu dekat,” kata Ade.
Pada pengembangan pelayanan air bersih di dalam kawasan industri, Ade mengungkap progres dari nota kesepahamannya bersama PT Kawasan Lintas Banyu Sentosa (KLBS) selaku penyediaan air bersih di Kawasan Industri MM2100 itu memasuki tahap penyelesaian Surat Perjanjian Kerjasama yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Kemudian akan dilakukan kontruksi pembangunan fisik Water Treatment Plant (WTP).
“Jadi tinggal satu langkah lagi untuk konstruksi. Konstruksi itu sudah membangun WTP. Artinya progresnya sudah hampir 85 persen,” sambungnya.
Dikatakannya, kerja sama untuk mengalirkan air bersih ke perusahaan itu memiliki kontrak 500 liter per detik dengan nilai pendapatan mencapai Rp 10 miliar. Namun realisasi itu ditargetkan pada Desember 2025 dengan uji coba awal 200 liter per detik.
“Saya yakin kalau 200 LPS itu bisa mendapat pendapatan hampir lumayan lah. Artinya potensi yang kita kehilangan, hampir Rp 9 miliar, dalam satu bulan itu akan tertutup dengan kawasan industri. Bahkan bisa lebih,” tuturnya.
Untuk mengoptimalkan pengembangan layanan air bersih ke perusahaan, lanjut Ade, sangat dibutuhkan peran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terutama untuk membuat peraturan daerah atau peraturan Bupati tentang larangan atau pembatasan penggunaan air tanah bagi perusahaan. Karena Kementerian sendiri telah melarang penggunaan air tanah. Seperti yang dilakukan oleh PAM Jaya di DKI Jakarta.
“Yang sudah melakukan itu adalah PAM Jaya.Jadi yurisprudensi sudah ada, tinggal kita implementasikan saja disini. Kita perlu dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati selaku KPM, untuk membuat program atau peraturan daerah atau peraturan Bupati untuk meningkatkan restribusi air tanah,” tandasnya. (ris)