2 weeks ago
32
Beranda Berita Utama Pemerintah Daerah Perlu Ikut Redam Tagar Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap
Peneliti Institute Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah daerah dinilai perlu ikut meredam tagar Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap, yang ramai belakangan ini.
Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menyebut bahwa saat ini masyarakat seperti menempatkan pemerintah sebagai institusi yang penuh dengan tanda tanya. Bahkan dalam beberapa fakta yang menyeruak belakangan ini cenderung kehilangan kepercayaan.
Hal itu dapat dilihat dari tagar Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Kepala daerah diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Maka saya berharap kepala daerah yang baru saja dilantik ini untuk mampu mengembalikan kepercayaan publik. Bangun lah kepercayaan itu di tengah masyarakat, lakukanlah dengan tulus, lupakan upaya untuk sekedar kepentingan politik,” ujar Riko, Kamis (20/2).
Selain itu, dia menilai pengurangan pengangguran atau penciptaan lapangan kerja baru layak menjadi program prioritas di awal-awal pemerintahan ini. Bukan saja tentang angka pengangguran yang harus ditekan, namun juga dinamika ekonomi yang tengah dihadapi dunia usaha akhir-akhir ini.
Dimana sudah nampak perusahaan-perusahaan yang mengambil langkah efisiensi, salah satu caranya adalah pengurangan tenaga kerja.
BACA JUGA: Program 100 Hari Kerja Tri – Harris
“Jadi segeralah lakukan upaya-upaya untuk pembukaan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi,” katanya.
Job Fair, pemberian pinjaman modal kepada UMKM, hingga pelatihan bisnis disebut sebagai strategi yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun menurutnya, pemerintah tidak boleh melupakan pengawalan kepada wirausaha atau pelaku UMKM tersebut.
“Kita sering kali mudah memberikan pinjaman, tapi gagal melakukan pendampingan usaha,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu benar-benar menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tidak kalah penting, menjamin keamanan dan kenyamanan setiap pelaku usaha di Kota Bekasi.
Terkait dengan program zero complain dari Tri-Harris Riko menyebut pemerintah tidak boleh takut dengan komplain dalam ranah pelayanan publik. Upaya menangani dan menindaklanjuti komplain yang masuk menurutnya merupakan langkah yang ideal untuk dilakukan oleh pemerintah. (sur)
