Partai Demokrat Terpuruk: Kehilangan Kursi DPRD dan Gagal di Pilkada Kabupaten Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Demokrat harus menerima kenyataan pahit usai kehilangan dua kursi legislatif dan gagal mengantarkan kader terbaiknya pada Pilkada 2024.

Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Partai Demokrat kehilangan dua kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dengan raihan akhir empat kursi. Padahal, pada periode sebelumnya, partai ini berhasil menempatkan enam kadernya di parlemen.

Selain itu, partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga harus kehilangan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX Kabupaten Bekasi. Kursi ini sebelumnya selalu diraih sejak Partai Demokrat berdiri.

Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat sempat mendominasi Dapil Jabar IX dengan mengantongi dua kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hasil buruk ini berlanjut di Pilkada Kabupaten Bekasi. Mengusung Romli HM sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Dani Ramdan, pasangan ini hanya menempati posisi ketiga dalam perolehan suara.

“Jujur saja, Demokrat sendiri terkejut, karena perolehan suara sangat di luar ekspektasi. Harusnya dengan kalkulasi jumlah perolehan suara masing-masing partai koalisi di Pileg kemarin, paslon 1 meraih suara di angka 300 sampai 400 ribu. Makanya kita bertanya-tanya, ini ada apa, karena di luar ekspektasi,” ujar Kepala Bappilu DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Nusih, kepada Radar Bekasi, Kamis (26/12).

BACA JUGA: Heri-Sholihin Gugat Hasil Pilkada Kota Bekasi ke MK, Bawaslu Siapkan LHP

Seperti diketahui, pasangan calon nomor urut 1, Dani Ramdan dan Romli HM, diusung oleh enam partai politik, yakni Golkar (10 kursi), Demokrat (4 kursi), dan PKB (7 kursi). Sementara partai pendukung lain seperti Gelora, Hanura, dan PSI, tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, pasangan ini hanya mampu meraih 204.305 suara, menjadi yang terendah dalam Pilkada tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2004-2009 dan 2012-2014 ini mengungkapkan bahwa kader partainya sudah berjuang secara maksimal. Namun, menurutnya, sikap pragmatis masyarakat masih menjadi kendala besar dalam Pilkada.

“Bukan mereka (warga) menjual suara, tapi memang kepedulian siapa yang jadi bupati itu sudah enggak ngaruh. Ketika anggaran itu nggak turun ke bawah (warga), mereka malas untuk datang ke TPS. Kalau calon-calon yang punya finansial, bisa menggerakan kader-kadernya yang selama ini dibina,” katanya.

Nusih menilai, hasil Pemilu 2024, baik Pileg maupun Pilkada, menjadi pelajaran berharga bagi Partai Demokrat untuk lebih mempersiapkan diri di masa mendatang.

Untuk itu, partainya berencana melakukan perombakan besar-besaran pada struktur kepengurusan di tahun 2025. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ranting, guna memastikan perbaikan yang diperlukan. (pra)