1 month ago
40
Beranda Ekonomi Mulai 2025, Arus Beras Impor ke Indonesia Dihentikan
ILUSTRASI : Pedagang merapikan karung beras di Agen Beras Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (14/2). Harga beras di pasaran melonjak drastis. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan penghentian impor beras mulai 2025. Kebijakan ini disampaikan saat rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/12).
Langkah ini didasarkan pada tren positif produksi beras nasional yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
“Dalam ratas yang pertama, kami sudah memutuskan yang pertama tidak impor beras tahun depan,” ujarnya, yang dikutip Radar Bekasi pada Selasa (31/12/2024).
BACA JUGA:Beras Premium Kena PPN 12 Persen, Bapanas: Khusus Impor
Selain penghentian impor, kebijakan ini juga mencakup penyesuaian harga hasil produksi petani. Harga gabah kering panen (GKP) dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga berkomitmen menampung seluruh produksi gabah dan jagung petani sesuai harga yang ditetapkan.
“Kami mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tambah Zulkifli.
Ahli Pertanian IPB Prof Dwi Andreas menganggap kebijakan ini dapat mendorong kesejahteraan petani. Dengan dukungan harga yang kompetitif dan jaminan penyerapan hasil panen oleh pemerintah, diharapkan produksi pangan dalam negeri dapat terus meningkat, ujarnya.
BACA JUGA:Bapanas Pastikan Beras Premium Tak Kena PPN 12 Persen
“Kenaikan harga gabah akan memberikan kepercayaan diri bagi petani untuk meningkatkan produktivitas,” kata Prof. Dwi yang dikutip Radar Bekasi, Selasa (31/12/2024).
Meski begitu, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik untuk menampung produksi gabah dan jagung dalam jumlah besar. Jika tidak, surplus produksi dapat menyebabkan penurunan harga di tingkat petani. Tanpa pasokan impor sebagai penyeimbang, harga beras di pasar domestik dapat mengalami lonjakan jika produksi tidak mencukupi kebutuhan nasional, tambahnya.
“Tanpa sistem logistik yang baik, kebijakan ini berpotensi menciptakan masalah baru, seperti penumpukan hasil panen,” kata pengamat kebijakan pangan Dr. Khudori, Selasa (31/12/2024). (ce1)
