Komisi III DPRD Sayangkan Pemaparan OPD Ditolak Banggar

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyayangkan pemaparan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya di Pemkab Bekasi “ditolak” oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Beberapa OPD dianggap tidak menampilkan data potensi pendapatan secara gamblang saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 pada Kamis (23/10). Akibatnya, pembahasan tiga OPD harus dijadwalkan ulang.

“Kan di Pansus RPJMD sudah kita tekan juga, jadi di KUA PPAS ini lebih maksimal biar nanti bisa sama dengan RPJMD yang sudah kita bahas terlebih dahulu,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Jaya Marjaya, kepada Radar Bekasi.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi itu menjelaskan bahwa OPD penghasil yang menjadi mitra kerjanya harus bisa mengukur keuangan yang ada di Kabupaten Bekasi. Mengingat adanya potensi defisit anggaran, sehingga harus dipilah skala prioritas.

“Kalau yang urgent banget boleh kita dahulukan. Tapi yang biasa-biasa masih bisa kita tunda untuk di tahun mendatang. Misalkan sampai ditolak, berarti ada temuan dari DPRD,” katanya.

Secara global, kata Jaya, target kenaikan pendapatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang sebelumnya hanya dua persen, ditekan oleh DPRD di angka tujuh persen.

“Sudah kita dorong di RPJMD juga, mereka menganggarkan dua persen kenaikan, tapi kita tuntut tujuh persen waktu itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemaparan rancangan anggaran yang disampaikan oleh tiga OPD pada Kamis (23/10) sempat dievaluasi oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Mereka dianggap tidak menampilkan data potensi pendapatan secara gamblang. Tiga OPD yang dimaksud ialah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi. (pra)