Ketua PSI: Prestasi Kota Bekasi Masih Terbebani Kasus Dugaan Korupsi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Prestasi Kota Bekasi dinilai masih terbebani oleh kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada tahun anggaran 2023.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyambut baik hasil survei LSI terhadap 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto–Harris Bobihoe, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 72,02 persen.

Menurut Tanti, angka tersebut merupakan sinyal positif dari masyarakat atas kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya di bidang-bidang yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD.

Tercatat tingkat kepuasan di bidang pendidikan sebesar 76,50 persen, layanan sosial sebesar 75,50 persen, dan pelayanan publik sebesar 74,75 persen.

Di sisi lain, Tanti juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk LKPD 2024 yang dinilai mencerminkan transparansi anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut masih dibayangi kasus dugaan korupsi.

“Prestasi ini juga dibayangi dugaan kasus korupsi pengadaan alat olahraga pada 2023 dengan total nilai mencapai Rp4,7 miliar oleh mantan Kadispora yang sudah dijadikan tersangka. Artinya, hingga saat ini Kota Bekasi masih terbebani oleh korupsi yang menyengsarakan warganya,” ungkapnya.

Dirinya meminta, agar Pemerintah Kota Bekasi tidak menutup mata bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada sektor ekonomi sebesar 67,88 persen, dan ketenagakerjaan sebesar 66,13 persen masih di bawah rata-rata kepuasan nasional.

Begitu pula tingkat kepuasan tata kelola lingkungan sebesar 68,38 persen dan transportasi sebesar 70,50 persen, harus menjadi warning untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, serta penanganan limbah dan banjir.

“Hasil survei kepuasan publik ini baru langkah awal sebagai pijakan evaluasi. Kami mendukung rencana Pemkot melakukan penilaian kinerja aparatur per triwulan, dan mendorong hal serupa untuk program prioritas,” katanya

“100 hari kerja hanyalah tahap awal. Kami mengapresiasi komitmen Wali Kota untuk bekerja lebih cepat, dekat, dan akuntabel, tetapi perlu langkah sistemik untuk benar-benar mewujudkannya,” sambungnya. (pra)