Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Dukung Lelang Terbuka Pembangunan Infrastruktur

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi realisasi anggaran tahun 2025.

Hal ini disampaikan, Latu Har Hary, ketika ditemui wartawan terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) di pembahasan Badan Anggaran.

Dalam LHP BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan
belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar 579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah).

BACA JUGA: Komisi I DPRD Dorong Pemerataan Sanksi bagi ASN Pemkab Bekasi

Hasil temuan BPK ini menjadi dasar evaluasi serta optimalisasi perencanaan serta pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.

Selaras dengan program MCP KPK (Monitoring Center For Prevention) dari KPK terhadap realisasi penyerapan anggaran APBD.

Latu menyampaikan, saat ini penyerapan anggaran terkait infrastruktur harus dilakukan dengan proses lelang terbuka. “Saya selaku ketua Komisi II mendukung penuh langkah pemerintah Kota Bekasi agar hasil kualitas dari pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Bekasi jadi lebih baik lagi,” ungkap Latu Har Hary.

Dengan proses baru ini, sambung Latu Har Hary, semua dapat mengawal serta mengawasi bagaimana penyerapan anggaran terkait infrastruktur berjalan dengan seharusnya dan diharapkan di tahun-tahun yang akan datang.

“Sehingga tidak lagi didapati temuan belanja yang tidak sesuai dari hasil LHP BPK dan Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian WTP di tahun yang akan datang,” tandasnya. (zar)