6 days ago
13
Beranda Berita Utama Kata Bupati Bekasi Soal Banjir Parah: Tata Ruang Bermasalah, Lahan Pertanian jadi Bangunan
EVAKUASI MANDIRI: Sejumlah warga berusaha mengevakuasi diri saat banjir melanda wilayah Desa Karangsatria Tambun Utara, Selasa (4/2). ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir akibat luapan Kali Bekasi dan intensitas hujan lokal yang tinggi. Tata ruang yang bermasalah menjadi salah satu faktor utama penyebab parahnya banjir, dengan ketinggian mencapai lebih dari 2 meter.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPBD Kabupaten Bekasi pada Jumat (7/3), tercatat 87.282 jiwa terdampak, yang terdiri dari 23.255 kepala keluarga. Sebanyak 56 desa dan 19 kecamatan mengalami dampak banjir.
Jumlah pengungsi mencapai 48.207 jiwa atau 11.920 kepala keluarga, yang tersebar di 14 lokasi pengungsian. Banjir juga merusak 1.752,50 hektare lahan pertanian dan 947.700 meter persegi lahan perikanan.
Meski banjir mulai berangsur surut, data harian menunjukkan bahwa beberapa wilayah masih terdampak. Hingga kemarin, banjir hanya tersisa di dua kecamatan dan empat desa, yaitu Desa Buni Bakti, Desa Kedung Pengawas, dan Desa Huripjaya di Kecamatan Babelan, serta Desa Bojongsari di Kecamatan Kedungwaringin.
Total jumlah warga terdampak di wilayah tersebut adalah 18.576 jiwa atau 4.644 kepala keluarga.
BACA JUGA: Curhat Pengungsi di Kabupaten Bekasi: Waktu Banjir 2020 Selalu Ada Bantuan dari Partai
Bupati Bekasi, Ade Kuswara, mengungkapkan bahwa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi disebabkan oleh masalah dalam tata ruang.
Ia menjelaskan bahwa banyak lahan pertanian dan perhutanan yang beralih fungsi menjadi lahan untuk bangunan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menampung air hujan dengan baik.
“Ya karena memang banjir ini di Kabupaten Bekasi saya lihat karena tata ruangnya. Jadi yang harusnya tadi lahan pertanian, lahan perhutanan (jaga,red), itu dibangun saja,” ungkap Ade usai rapat koordinasi penanganan banjir bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (7/3).
Ke depannya, kata Ade, pihaknya akan
lebih memprioritaskan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana banjir yang serupa di masa depan.
“Mungkin nanti ke depan kita lebih memprioritaskan analisis dampak lingkungan untuk membangun di Kabupaten,” pungkasnya. (cr1/oke)
