Inspektorat Kota Bekasi Bekali Camat dan Lurah Soal Swakelola demi Sukseskan RW Bekasi Keren

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe IV bagi para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (24/10).

Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Nonon Sontanie ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren, khususnya bagi pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yakni Burhanudin dari Pusdiklatwas BPKP serta Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi, Heni Setiowati. Keduanya menyampaikan pemaparan mengenai tata cara, tahapan, serta prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Swakelola Tipe IV.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa Swakelola Tipe IV memberikan ruang bagi kelompok masyarakat (Pokmas) untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan lingkungan melalui pengelolaan kegiatan secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, serta mendukung keberhasilan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bekasi.

“Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan para camat dan lurah memiliki pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa swakelola secara tertib, sesuai regulasi, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu narasumber.

Senada dengan itu, Inspektur Daerah Kota Bekasi sekaligus inisiator kegiatan, Iis Wisynuwati, menekankan lima prinsip dalam Swakelola Tipe IV, yaitu: tepat sasaran, berorientasi manfaat, patuh terhadap ketentuan PBJ, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan mengedepankan sinergi serta kolaborasi.

Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara Inspektorat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, serta perangkat wilayah untuk memastikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dengan tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya Bimtek ini, seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang tertata, bersih, dan partisipatif melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. (adv)