Hasil Efisiensi Dibahas Pemkab Bekasi dan DPRD Usai Pengesahan P2APBD 

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Hasil efisien yang akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) akan dibahas Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD, setelah pengesahan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2024 melalui rapat paripurna.

“Kami saat ini melakukan pembahasan P2APBD. Dalam waktu dekat diparipurnakan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Selasa (24/6).

Menurut Aria, pembahasan P2APBD dapat menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa kondisi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius, sehingga perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan program kerja.

“Setiap fraksi pastinya memiliki pandangan berbeda karena. Namun, pandangan-pandangan tersebut tetap menjadi bagian dari evaluasi DPRD agar program kerja yang sudah direncanakan dapat dimaksimalkan,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, APBD Perubahan akan dipercepat pelaksanaannya sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran.

“Anggaran yang telah diefisiensi, seperti biaya hotel dan kegiatan seremoni, akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan,” katanya.

“Jadi setelah paripurna P2APBD kami akan pantau peruntukan penggunaan APBD yang disahkan bersama DPRD Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengatakan bahwa saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bappeda tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan.

“Kami menargetkan APBD Perubahan bisa disahkan pada Juli agar program-program daerah dapat segera berjalan. Namun untuk saat ini, fokus kami adalah P2APBD yang sudah kami serahkan ke DPRD,” ujarnya.

Hudaya menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran telah ditetapkan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah, sesuai dengan arahan Inpres mengenai efisiensi. (and)