1 week ago
23
Beranda Metropolis DPRD Desak Pemkot Bekasi Data Kendala Koperasi Merah Putih
SEPI : Suasana gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jatimakmur tampak lengang, Sabtu (26/10). Pengurus mengaku masih menunggu realisasi modal dari pemerintah untuk menjalankan operasional koperasi. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi III DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera turun tangan mendata permasalahan yang dihadapi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah kota. Sejumlah koperasi, termasuk KKMP Jatimakmur di Kecamatan Pondokgede, dilaporkan kesulitan beroperasi akibat keterbatasan modal dan stok barang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menilai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) harus aktif memetakan persoalan di lapangan agar pemerintah daerah dapat segera mengusulkan solusi ke pemerintah pusat.
BACA JUGA: Tiga Bulan Beroperasi, Permodalan Koperasi Kelurahan Merah Putih Jatimakmur Belum Cair
“Permasalahannya di mana, itu tanggung jawab DiskopUKM untuk mendata semuanya. Setelah ada datanya, baru wali kota bisa melapor dan mencari jalan keluar ke pusat,” ujar Muin, Senin (27/10).
Menurutnya, pendataan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui titik lemah operasional KKMP yang baru diresmikan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Ia menegaskan, program nasional tersebut tidak boleh berhenti di tengah jalan karena memiliki potensi besar memperkuat ekonomi masyarakat.
“Koperasi ini harus jalan di semua 56 kelurahan, bukan hanya di Jatimakmur,” tegasnya.
Muin juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kemudahan perizinan, akses usaha, dan fasilitasi modal agar koperasi bisa bertahan. Tanpa dukungan konkret, kata dia, pengelolaan KKMP tidak akan berjalan optimal.
“Kalau semua upaya sudah dilakukan tapi tetap belum jalan, baru kita evaluasi dan ambil kesimpulan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KKMP Jatimakmur, Ismail, mengakui operasional koperasi masih terbatas karena **bantuan permodalan Rp3–Rp5 miliar dari pemerintah pusat belum terealisasi. Kondisi ini membuat koperasi kesulitan memenuhi stok barang meski minat masyarakat cukup tinggi.
“Banyak warga yang masih menanyakan barang, tapi kami sampaikan kendalanya di permodalan. Kami berharap bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan UMKM lokal,” ungkap Ismail.
Untuk sementara, kegiatan operasional koperasi ditopang oleh simpanan pokok dan wajib anggota, serta kerja sama terbatas dengan pelaku usaha lokal.
Diketahui, KKMP Jatimakmur merupakan salah satu koperasi percontohan yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu. Fasilitasnya meliputi gerai kebutuhan pokok, klinik, mini bank, hingga agen pos, yang dirancang untuk mendukung kemandirian ekonomi warga di tingkat kelurahan.(sur)
